daelpos.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengembangan ekosistem biomassa berbasis masyarakat melalui koperasi. Penandatanganan ini sebagai bentuk dukungan Kemenkop terhadap program transisi energi bersih dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Penandatanganan MoU antara Kemenkop dan PLN EPI dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Koperasi (Kemenkop) Herbert H.O. Siagian dan Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir di Kemenkop, Jumat (21/11).
Deputi Bidang Pengawasan Koperasi, Herbert H.O. Siagian, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan momentum penting untuk memperkuat peran koperasi dalam rantai pasok energi terbarukan khususnya bahan baku biomassa yang selanjutnya akan dipasok melalui koperasi – koperasi kepada PLN EPI. Menurutnya, peran koperasi berpotensi besar untuk menjadi agregator bagi produk-produk biomassa yang diproduksi masyarakat terutama di desa-desa atau di kelurahan.
“Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem energi terbarukan di Indonesia sebagai bagian transisi energi bersih, sebagaimana tertuang dalam target Pemerintah jangka menengah-panjang yang tertuang di dalam berbagai dokumen nasional,” kata Herbert.
Menurut Herbert, bahan baku biomassa yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan utama dari PLN EPI dapat didukung oleh Koperasi untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan dari pasokan. Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi selaras dengan target PLN EPI untuk menjamin ketersediaan pasokan tersebut karena Kopdes/Kel Merah Putih tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok.
“Apabila kerja sama ini terwujud, bisa menjadi upaya awal atau garansi awal kestabilan pasokan untuk energi biomassa,” jelasnya.
Herbert menekankan bahwa biomassa bukan sekadar energi, tetapi juga peluang ekonomi bagi masyarakat di desa-desa/kelurahan. Selama ini beberapa komoditas yang seharusnya menjadi bahan baku biomassa justru tidak dioptimalkan bahkan dibuang begitu saja. Dengan adanya sinergi ini, produk-produk bahan baku biomassa yang semula tak bernilai menjadi barang yang bernilai ekonomis.
Kopdes/Kel Merah Putih, lanjut Deputi Herbert, dapat mendorong masyarakat dan anggotanya untuk mulai memanfaatkan limbah atau bahan baku biomassa lainnya untuk dikumpulkan hingga mencapai agregat tertentu. Dengan cara ini Kopdes/ Kel Merah Putih dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara berkelanjutan.
“Dengan begitu, masyarakat tidak hanya berkontribusi pada energi bersih, tetapi juga memperoleh pendapatan tambahan,” katanya.
Menurut Herbert saat ini masih banyak desa-desa yang belum memiliki jaringan listrik yang jumlahnya diperkirakan sekitar 5.000 – 6.000 desa. Dengan sinergi bersama PLN EPI tersebut akan membuka peluang bagi perluasan dan penambahan layanan listrik dengan memanfaatkan sumber bahan baku biomassa yang ada di sekitarnya.
“Ini menjadi kesempatan bagaimana desa bisa diatasi dengan sumber energi terbarukan, bukan sekadar listrik konvensional. Mudah-mudahan Kemenkop bersama PLN EPI bisa segera menindaklanjuti melalui piloting bersama koperasi yang sudah berjalan dan potensial,” katanya.
Herbert berharap agar sebelum pergantian tahun, akan ada piloting kerjasama antara PLN EPI dengan koperasi-koperasi di daerah yang menjadi suplier/ pemasok bahan baku biomassa. Kerjasama BtoB ini dapat menjadi terobosan agar koperasi tidak hanya menjalankan bisnis konvensional namun menuju bisnis yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan energi nasional.
“Kerja sama ini dapat menjadi momentum berbagi pengalaman dan ide inovatif tentang pengembangan biomassa di desa, sekaligus meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menegaskan kesiapan PLN dalam mengembangkan rantai pasok biomassa. Menurutnya, biomassa sangat dekat sekali dengan aktivitas perekonomian masyarakat sehingga kerjasama dengan Kemenkop menjadi langkah yang konkrit untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku.
Dengan sinergi ini diyakini akan memperkuat dan mempercepat upaya pengembangan koperasi terutama dalam pemanfaatan potensi lahan dan waste management dalam rangka percepatan transisi energi, dan pencapaian target Net Zero Emission. Ia menegaskan bahwa PLN EPI memiliki konsep waste management yang siap mendukung pengembangan energi bersih dengan melibatkan peran serta koperasi.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Kementerian Koperasi. Komitmen ini akan memberikan dasar yang kuat bagi terbentuknya suplai biomassa yang terstruktur, berkelanjutan, dan memiliki nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujar Hokkap.
Menurutnya dengan jaminan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, maka ketergantungan Pembangkit Listrik terhadap pasokan sumber energi fosil dapat ditekan untuk kemudian disubstitusi dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan termasuk biomassa. Skema kerja sama untuk pasokan bahan baku biomassa telah dilakukan PLN EPI dengan berbagai pihak namun hal itu dirasakan masih perlu ditingkatkan agar kestabilan pasokan terjaga di masa mendatang.
“Ke depan harapannya masing-masing koperasi bisa register, menjadi pengepul, suplai, atau hub investasi biomassa karena PLTU butuh kestabilan pasokan. Kalau kita mampu mengoptimalkan koperasi maka akan tercapai kestabilan (pasokan),” katanya.
