daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus bergerak mengirimkan bantuan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi untuk mendukung percepatan penanganan banjir serta pemulihan layanan dasar di Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan ini difokuskan untuk memenuhi ketersediaan air bersih, sanitasi, serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat sangat penting dalam situasi bencana seperti ini untuk menjamin kesehatan dan kenyamanan warga terdampak.
“Prinsip kami adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan layanan dasar yang layak dan aman selama masa tanggap darurat,” kata Menteri Dody. “Ketersediaan air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan adalah kebutuhan paling mendasar dalam situasi darurat. Kementerian PU berkomitmen untuk terus memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung dapat segera berfungsi demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,”tambah Menteri Dody.
Dua tim tanggap darurat Kementerian PU diterjunkan langsung ke lokasi terdampak. Tim pertama berangkat dari Banda Aceh menggunakan KMP dari Dermaga Ulee Lheue menuju Krueng Geukueh, Lhokseumawe, dengan membawa 6 armada yang terdiri atas 1 mobil komando, 2 Mobil Tangki Air (MTA), dan 3 dump truck. Armada ini mengangkut 15 unit Hidran Umum (HU), 5 unit toilet knock down, tangki septik, serta bantuan pangan dan obat-obatan.
Perjalanan menuju Aceh Tamiang ditempuh melalui Aceh Utara – Aceh Timur – Langsa dengan durasi hampir 10 jam akibat hujan, genangan, serta kondisi jalan yang berlubang.
Sementara itu, tim kedua bergerak dari Depo Medan dengan membawa 1 unit MTA, 1 unit mobil sedot tinja, dan 4 unit dump truck. Armada ini mengangkut 10 unit HU, 6 unit toilet portable, serta 3 unit tangki biofilter. Tim ini telah tiba di Aceh Tamiang, dan MTA langsung ditugaskan untuk mendukung suplai air bersih ke RSUD Muda Sedia melalui pengisian reservoir PDAM Tirta Miyang guna memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.
Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memantau perkembangan situasi di lapangan. Dukungan sarana dan prasarana akan disesuaikan dengan kebutuhan aktual di lokasi terdampak, hingga kondisi berangsur pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal. (*)
