daelpos.com — PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) melaksanakan paket pekerjaan penanganan keadaan darurat pascabencana di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat dan memastikan layanan publik kembali berjalan, setelah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor khususnya di Provinsi Sumatera Utara.
Penugasan pekerjaan tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak yang dilaksanakan di
Medan pada tanggal Selasa (29/12). Kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Prasarana Strategis II Sumatera Utara, Eva Prasusani bersama Executive Vice President (EVP) Divisi Gedung Hutama Karya, Nyoman Endi Mahendra, yang di saksikan oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatra Utara, Kurniawan.
Kegiatan penanganan dilakukan di 11 kabupaten/kota, mencakup Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Langkat, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Toba, serta Kota Binjai, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, dan Kota Tebing Tinggi. Melalui penanganan lintas lokasi ini, Hutama Karya diarahkan untuk bergerak cepat, adaptif terhadap kondisi lapangan, serta fokus pada pemulihan fungsi fasilitas yang paling berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam paket ini, ruang lingkup pekerjaan utama difokuskan pada penanganan dan pemulihan berbagai fasilitas publik strategis yang terdampak bencana. Fokus tersebut meliputi fasilitas kesehatan agar layanan kedaruratan dan pelayanan medis masyarakat dapat kembali berfungsi, serta fasilitas pendidikan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar dan pemulihan aktivitas sekolah di wilayah terdampak.
Selain sektor layanan dasar, penanganan juga mencakup fasilitas penunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hutama Karya turut menangani pemulihan fasilitas di area pasar untuk mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi warga dan rantai distribusi kebutuhan sehari-hari, sekaligus mendukung kondisi lingkungan pasar yang kembali aman dan layak digunakan.
Pada aspek sosial-keagamaan dan layanan komunitas, paket ini mencakup penanganan pondok pesantren serta fasilitas peribadatan. Pekerjaan pada kategori ini diharapkan dapat memulihkan ruang-ruang aktivitas sosial masyarakat, termasuk kegiatan pembinaan, pembelajaran berbasis komunitas, serta kegiatan ibadah yang menjadi bagian penting dari ketahanan sosial pascabencana.
Ruang lingkup juga mencakup penanganan kantor pemerintahan agar layanan administrasi dan koordinasi pemerintahan di daerah terdampak dapat kembali berjalan efektif. Di luar itu, terdapat kategori prasarana strategis lainnya yang memungkinkan penanganan dilakukan pada fasilitasfasilitas penting yang sifatnya krusial dan dibutuhkan segera sesuai kondisi lapangan. Hutama karya dengan pengalaman dan kapasitasnya dalam membangun infrastruktur, optimis dapat menyelesaikan paket pekerjaan ini dengan kualitas baik dan sesuai dengan ekspektasi semua pihak.
Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam kerangka penanganan keadaan darurat, sehingga pengelolaan pekerjaan menuntut respons cepat, koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan setempat, serta disiplin pada keselamatan kerja di lapangan. Hutama Karya menempatkan mutu pelaksanaan dan manajemen keselamatan sebagai prioritas agar proses pemulihan dapat berjalan tertib, aman, dan memberikan hasil yang dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Dalam kesempatan terpisah EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menyampaikan bahwa perusahaan siap melaksanakan penanganan keadaan darurat secara terukur melalui penguatan manajemen proyek, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta penerapan pengendalian mutu dan keselamatan kerja di seluruh titik pekerjaan. Hutama Karya juga memastikan mobilisasi sumber daya dilakukan secara efektif agar pemulihan fasilitas publik dapat berjalan sesuai kebutuhan lapangan dan tetap mengedepankan akuntabilitas pelaksanaan.
“Penanganan pascabencana menuntut kecepatan sekaligus ketelitian. Hutama Karya berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan mengutamakan keselamatan, mutu, dan percepatan pemulihan fungsi fasilitas publik agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman.” tutup Mardiansyah.
