daelpos.com -Balai-balai Transmigrasi akan dikembangkan menjadi Kawasan Eduwisata Transmigrasi, untuk menunjukkan pada publik wujud konkret dari transformasi transmigrasi.
“Transmigrasi hari ini berfokus pada pembangunan ekonomi dan investasi melalui pembukaan akses dan peningkatan nilai kawasan. Balai harus mempersiapkan program yang mendukung pembentukan kawasan ekonomi secara nyata,” tegas Menteri Iftitah dalam arahannya di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta (BBPPMT Yogyakarta) dan Demplot Cangkringan, Yogyakarta (5/12/2025).
Menteri Iftitah menegaskan pentingnya peran balai dalam menjangkau publik melalui konten di media sosial yang informatif, khususnya terkait program strategis nasional pembangunan kawasan berbasis sains, nilai ekonomi dan investasi, serta penciptaan lapangan kerja.
Guna mendukung peran balai transmigrasi, sekaligus memastikan keselarasan dengan prioritas nasional di lingkungan kementerian, Menteri Iftitah menerapkan sentralistik pola anggaran tahun 2026 sebagai arah baru kebijakan transmigrasi nasional. Perencanaan program dan anggaran tahun 2026 dialokasikan untuk program Revitalisasi dan Transformasi. Fokusnya pada pembangunan ekonomi dan investasi melalui pembukaan akses dan peningkatan nilai di kawasan transmigrasi.
Diperlukan transformasi pada peran balai-balai transmigrasi yang tidak hanya terpaku pada pelatihan pertanian konvensional, melainkan juga pengembangan pelatihan di sektor pariwisata, bahkan usaha berbasis industri. Dalam arahannya, Menteri Iftitah mewajibkan setiap balai transmigrasi untuk menyusun modul pelatihan yang berorientasi bisnis, dengan istilah modul “Mencetak Uang di Kawasan Transmigrasi” berbasis komoditas unggulan seperti cabai, jamur, atau ternak.
“Modul (pelatihan) ini harus dihitung secara lengkap dari sisi bisnis, mulai dari analisis biaya, prospek usaha, hingga peluang pasar. Ini harus rinci, bukan sekadar teori, agar transmigran bisa mandiri secara ekonomi,” ujar Menteri Iftitah.
Dengan adanya transformasi balai transmigrasi, maka diharapkan penyerahan rumah dan pekarangan tidak semata-mata sebagai lahan tinggal, tetapi menjadi ruang investasi yang bernilai ekonomi berbasis kawasan atas pengelolaan lahan komunal. (DMK)
