daelpos.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melantik Masyhudi sebagai Inspektur Jenderal Kemendes PDT di Jakarta, Senin (23/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mendes Yandri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal guna memastikan seluruh program kementerian berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kinerja serta pakta integritas bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Administrator di lingkungan Kemendes PDT.
Momentum tersebut, menurut Yandri, menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, dalam hal ini membidangi pembangunan desa dan daerah tertinggal itu.
“Kita butuh pengawasan hebat dan kuat di Kemendes. Desa kita banyak, dana desa besar, ada program Koperasi Desa Merah Putih. Hari ini program Bapak Presiden menyasar ke desa. Kami, saya sama Pak Wamen mohon dukungan Bapak Ibu untuk terus melakukan yang terbaik di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” pesan Mendes Yandri dalam acara yang juga dihadiri Wamendes Ahmad Riza Patria tersebut.
Ia menekankan bahwa besarnya anggaran dana desa serta banyaknya program strategis pemerintah yang menyasar hingga tingkat desa menuntut sistem pengawasan yang semakin solid. Dengan pengawasan yang kuat, diharapkan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana dan program pembangunan desa.
Masyhudi sebagai Irjen yang baru dilantik diharapkan mampu memperkuat fungsi audit, evaluasi, dan pengawasan internal secara menyeluruh. Mendes Yandri juga meminta seluruh jajaran Kemendes PDT untuk mendukung tugas Inspektorat Jenderal dalam memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.
“Kemendes tugasnya banyak sekali dari Bapak Presiden dengan Asta cita ke-6. Maka perlu tim yang kompak, perlu kebersamaan, perlu keguyuban kita semua. Waktu terus berjalan, tanggung jawab terus menanti. Maka untuk menunaikan kewajiban itu perlu keikhlasan hati Bapak Ibu,” tuturnya.
Lebih lanjut Mendes Yandri juga memastikan bahwa seluruh mekanisme berjalan terbuka dan bebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, pengawasan dilakukan secara ketat bersama guna menjamin tidak ada celah penyalahgunaan kewenangan.
Pesan tersebut menjadi penekanan kuat agar seluruh jajaran menjaga profesionalisme dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Mendes Yandri berharap para pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab serta menghindari segala bentuk praktik yang mencederai kepercayaan publik.
