daelpos.com – Transformasi digital pemerintah terus didorong secara terstruktur dan berkelanjutan melalui sinergi lintas instansi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap inisiatif digital saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, menekan kebocoran anggaran, serta memastikan bantuan dan subsidi tepat sasaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, kolaborasi lintas sektor telah menunjukkan hasil nyata, khususnya pada penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) di sektor perlindungan sosial (perlinsos).
“Kerja bersama yang kita lakukan ini merupakan kesuksesan penerapan DPI di use case prioritas yaitu perlinsos, yang telah menyelesaikan komponen identitas digital dan pertukaran data, yang akan dilanjutkan ke pembayaran digital untuk penyaluran yang lebih optimal,” ujar Rini dalam Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, ke depan seluruh layanan digital pemerintah, termasuk perlinsos, akan diintegrasikan dalam Portal Layanan Publik Nasional, INAku. Integrasi ini diharapkan mampu menghadirkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat dalam satu platform terpadu.
Rini menekankan pentingnya orkestrasi lintas sektor melalui KPTDP dan kementerian koordinator untuk memastikan transformasi digital berjalan selaras. Dengan pendekatan ini, layanan pemerintah tidak lagi terpisah-pisah, melainkan terintegrasi dalam siklus hidup masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti perlunya penyesuaian regulasi guna mendukung percepatan transformasi digital. Regulasi piloting sebagai ruang inovasi terkendali juga perlu diperkuat agar dapat diperluas ke berbagai use case lainnya. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital diharapkan menjadi game changer dalam proses ini.
Ketua KPTDP sekaligus Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut kolaborasi lintas instansi sejauh ini berjalan cukup baik dan menunjukkan progres signifikan.
Menurut Luhut, digitalisasi perlinsos menjadi contoh konkret bagaimana teknologi mampu menyelesaikan berbagai persoalan, sekaligus meningkatkan efektivitas program pemerintah.
KPTDP telah melaksanakan piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi dan tengah mempersiapkan perluasan ke 42 kabupaten/kota. Pelaksanaan piloting tersebut secara umum berjalan lancar.
Pada tahap sanggah, tercatat sebanyak 9.639 Kartu Keluarga (KK) mengajukan keberatan, dengan 7.166 KK berhasil diproses. Hal ini menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memastikan akurasi data penerima bantuan.
Transformasi digital juga harus diiringi dengan penguatan keamanan data. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berperan penting dalam menjaga keamanan informasi masyarakat, seiring pengembangan identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital sebagai bagian dari DPI.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi berhasil meningkatkan akurasi data secara signifikan. Hal ini terlihat dari penurunan tingkat kesalahan penargetan (exclusion error) pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Exclusion error di Banyuwangi berhasil ditekan dari sebelumnya 77,7 persen menjadi 28,2 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan piloting akan semakin bermakna jika seluruh tahapan, mulai dari pensasaran hingga penyaluran bansos, dapat diterapkan secara menyeluruh. Untuk itu, perluasan implementasi ke daerah lain harus memperhatikan kesiapan teknis dan regulasi secara komprehensif.
Dengan sinergi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis transformasi digital dapat mempercepat terwujudnya layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
