daelpos.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengakui program transmigrasi yang sudah dilakukan puluhan tahun belum menuntaskan permasalahan yang ada terutama di sektor infrastruktur. Untuk itu Kementerian Transmigrasi (Kementrans) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini ingin melakukan revitalisasi pembangunan di berbagai kawasan transmigrasi.
“Caranya dengan melakukan kolaborasi atau sinergi dengan kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan yang ada di kawasan,” ungkap Wamen Viva Yoga kepada wartawan selepas mengikuti Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7).
Untuk itu dalam pembekalan terakhir sebelum diberangkatkan, para menteri dan wakil menteri hadir untuk menyampaikan materi. Mulai dari Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Kepala BRIN Arif Satria, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia Fauzan, dan pejabat kementerian terkait serta badan lainnya seperti dari BGN, BPKP, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan.
Sinergi dengan kementerian terkait diakui sebagai cara agar pembangunan di kawasan transmigrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Dicontohkan, bila ada sekolah yang rusak, Kementrans bisa bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bila petani membutuhkan alat-alat pertanian, pupuk, bibit, Kementrans menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian.
“Kalau ada jalan yang rusak, bisa bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan sinergi maka berbagai kendala di kawasan transmigrasi bisa dituntaskan,” kata Wamen Viva Yoga.
Berbagai kendala dan tantangan pembangunan di kawasan transmigrasi menurutnya juga disuarakan salah satu peserta TEP dari ITS.
“Aspirasi mahasiswa yang kritis itu Kita terima dengan terbuka dan segera dituntaskan,” ujar mantan Presidium MN KAHMI itu.
Wamen Viva Yoga menyebut tidak hanya masalah pembangunan fisik yang menjadi tantangan pengembangan kawasan transmigrasi.
“Pentingnya menumbuhkan inovasi dan kreasi di sana,” ujarnya.
Inovasi dan kreasi disebut penting karena di kawasan transmigrasi melimpah potensi sumber daya alam yang unggul dan memiliki nilai yang tinggi. Namun karena kurang maksimalnya tata kelola yang efektif maka potensi yang ada belum mampu memberikan sesuatu yang lebih besar.
Menurutnya perlu ada tata kelola dari proses penanaman, pemeliharaan, produksi, pascapanen, dan offtaker. Bila rantai tata kelola itu terbangun maka panen durian, kopi, kakao, coklat, sawit, dan sumber daya alam lainnya akan menghasilkan produktifitas ekonomi yang lebih mensejahterakan masyarakat.
Untuk lebih memberdayakan kawasan transmigrasi ke depan, maka Kementrans melibatkan 10 perguruan tinggi unggulan, yakni UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, ITS, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin dalam TEP 2026.
TEP 2026 disebut kelanjutan dari TEP 2025. TEP tahun ini beranggotakan 1.476 orang terdiri dari guru besar, profesor, alumni program doktoral, magister, dan juga sarjana.
“Misi TEP 2026 adalah menindaklanjuti hasil dari riset TEP 2025. Misi TEP 2026 melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis, praksis, terhadap temuan dari rekomendasi riset tahun lalu,” tambahnya.
Kehadiran TEP 2026 yang disebar 53 kawasan transmigrasi, seperti di Salor, Papua Selatan; Selaut, Aceh; Lunang Selaut dan Muara Takung-Kamang Baru, Sumatera Barat; Batu Betumpang, Bangka Belitung; dan Barelang, Kota Batam Kepulauan Riau; di Papua, didorong untuk menciptakan dan membangun inovasi, kreasi, dan sistem baru dalam tata kelola dan manajemen pengembangan, pemberdayaan, dan pembangunan kawasan transmigrasi yang berbasis pada ilmu ketahuan dan teknologi.
Diharapkan setelah TEP 2026 ada peningkatan aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan bidang kehidupan lainnya.
“Pertumbuhan yang ada harus memberikan nilai tambah kepada pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Tak hanya itu, di kawasan transmigrasi juga tercapai peningkatnya mutu sumber daya manusia, turunnya kemiskinan dan stunting,” tambahnya.
