daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat strategi penanganan kekeringan sebagai dampak el nino di berbagai wilayah Indonesia. Guna menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian selama musim kemarau, Kementerian PU telah melakukan berbagai upaya seperti penanganan darurat, pengelolaan sumber daya air secara adaptif, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, air merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan sehingga penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu. “Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Menteri Dody.
Hingga 5 Agustus 2026, Kementerian PU telah melakukan upaya penanganan kekeringan pada 492 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 105 lokasi sawah untuk menyelamatkan areal sawah seluas 22.210 ha dan 387 lokasi permukiman untuk melayani air bersih bagi 155.228 jiwa. Dari 492 lokasi yang ditangani, 442 lokasi telah selesai dan 50 lokasi masih dalam proses penanganan.
Lokasi yang ditangani yakni di Pulau Sumatra 31 lokasi yang dapat menyelamatkan 177 ha areal sawah dan melayani air bersih untuk 3.368 jiwa, di Pulau Jawa sebanyak 305 lokasi dengan luasan sawah 12.875 ha dan melayani air bersih untuk 125.540 jiwa. Sementara di Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 81 lokasi dengan luasan sawah 801 ha dan melayani air bersih untuk 15.900 jiwa. Pulau Sulawesi sebanyak 49 lokasi dengan luasan 7.799 ha sawah dan melayani air bersih untuk 7.153 jiwa. Kemudian untuk Pulau Maluku, Maluku Utara, dan Papua sebanyak 10 lokasi dengan luasan sawah 618 ha dan melayani air bersih untuk 3.267 jiwa.
Langkah Penanganan Darurat
Di sektor pertanian, langkah darurat yang dilakukan meliputi pemompaan air dari sungai ke areal sawah, normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder, perbaikan saluran tersier, pemasangan sandbag, optimasi saluran, serta pemasangan pipa pengaliran air.
Sementara itu, pada sektor permukiman, penanganan difokuskan pada distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor, penyambungan jaringan pipa, serta kajian potensi sumber air. Langkah lainnya adalah dengan menyiagakan peralatan, pompa bergerak, armada tangki air, serta menyiagakan balai Kementerian PU di seluruh Indonesia untuk memastikan penanganan dapat dilakukan cepat sesuai kebutuhan lapangan.
Menteri Dody menjelaskan, strategi penanganan kekeringan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mencakup pengelolaan tampungan bendungan dan sistem irigasi secara menyeluruh. Kementerian PU terus melakukan pemantauan kondisi sumber daya air dan pengaturan operasi bendungan secara adaptif untuk menjaga ketersediaan air baku, irigasi, dan kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
Sebagai bagian dari strategi adaptif tersebut, Kementerian PU juga memanfaatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung pengelolaan sumber daya air pada kondisi tertentu. OMC yang telah dilaksanakan hingga saat ini adalah di Bendungan Jatiluhur pada 30 Juli 2026 sebagai langkah mitigasi tambahan dalam menjaga ketersediaan air di wilayah layanan bendungan.
Penanganan kekeringan merupakan bagian dari upaya Kementerian PU mewujudkan visi PU 608, khususnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui terjaganya produktivitas pertanian sekaligus mengurangi kerentanan masyarakat terhadap krisis air. Melalui pengelolaan sumber daya air yang adaptif, pembangunan dan optimalisasi infrastruktur air, serta respons cepat terhadap wilayah terdampak, Kementerian PU memastikan manfaat infrastruktur tetap dirasakan masyarakat di tengah tantangan perubahan iklim.
