daelpos.com – Penanganan dampak pascagempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain memulihkan konektivitas, Kementerian PU juga mempercepat penanganan infrastruktur layanan dasar masyarakat, termasuk penyediaan air bersih bagi warga terdampak di Pulau Flores.
Menteri PU, Dody Hanggodo memastikan seluruh ruas jalan dan jembatan nasional yang terdampak gempa telah kembali difungsikan. Pemulihan tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga mobilitas masyarakat sekaligus memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan di wilayah terdampak.
“Kalau NTT secara umum sih kalau jalan nasional sudah baik semua. Kita sekarang mundur ke jalan provinsi dan kabupaten. Memang jalan provinsi, kabupatennya agak kecil-kecil. Itu nanti beberapa titik yang memang itu menghubungkan antara kabupaten, terus bisa dipakai sebagai jalan alternatif,” kata Menteri Dody usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Berdasarkan data penanganan per 30 Agustus 2026, Kementerian PU mencatat 17 ruas jalan terdampak yang terdiri atas 88 titik longsor dan tiga patahan. Seluruh ruas tersebut telah kembali fungsional. Kemudian sebanyak 14 jembatan dan tiga Duiker terdampak juga telah difungsikan kembali.
Namun, dampak gempa tidak hanya menyentuh sektor konektivitas. Menteri Dody mengatakan kerusakan juga banyak terjadi pada bangunan yang menjadi bagian penting dari pelayanan dasar masyarakat.
“Kalau dari PU sih, sangat banyak sebetulnya. Karena kan ini kan gempa ya, yang hancur itu rata-rata bangunan kan. Jadi mungkin yang akan besar bangunan, apalagi itu bentuknya gereja, masjid, atau rumah sakit, puskesmas, gitu yang paling banyak ya,” ujarnya.
Saat ini, Kementerian PU mencatat 651 prasarana gedung turut terdampak, di antaranya 112 prasarana pendidikan keagamaan, 300 prasarana ibadah, dan 238 prasarana kesehatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 152 prasarana telah diverifikasi secara bertahap guna mengetahui tingkat kerusakan serta menentukan kebutuhan penanganan. Selain itu juga terdapat 17 gedung pemerintahan serta satu gedung militer yang terdampak dan kini dalam proses verifikasi kerusakan.
Di sisi lain, Kementerian PU juga melakukan penanganan terhadap sejumlah infrastruktur air minum yang terdampak gempa. Secara keseluruhan terdapat 81 SPAM yang masuk dalam proses verifikasi kerusakan, dengan satu SPAM telah ditangani. Selain itu, dua instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan satu tempat pemrosesan akhir (TPA) juga tercatat terdampak dan sedang diverifikasi.
Pada infrastruktur Sumber Daya Air, Kementerian PU melakukan verifikasi fungsi terhadap dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, 14 sumur air baku, tiga embung, empat pengaman pantai, dan dua sungai. Seluruh infrastruktur tersebut telah masuk dalam penanganan dan verifikasi fungsi.
Pemulihan Pulau Palue
Di tengah pemulihan konektivitas, Pulau Palue di Kabupaten Sikka menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Hingga kini, Kementerian PU telah berhasil membuka kembali akses jalan yang sebelumnya tertutup akibat 13 titik longsoran. Selain membuka akses, Kementerian PU juga akan melakukan preservasi jalan dengan lebar 6-7 meter yang mengacu pada kondisi topografi.
Kendati demikian, ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan di Pulau Palue. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berkolaborasi akan dengan BRIN untuk menyediakan air baku bagi sekitar 10.000 jiwa. Air baku tersebut selanjutnya akan diolah dan didistribusikan kepada masyarakat melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Selain penyediaan air bersih, penanganan di Pulau Palue mencakup rencana pembangunan tanggul penahan ombak sepanjang 2,5 kilometer beserta dermaga kapal. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan kawasan pesisir sekaligus mendukung akses masyarakat di wilayah kepulauan.
Kementerian PU menegaskan bahwa data penanganan infrastruktur terdampak masih dapat berubah seiring masih adanya gempa susulan. Oleh karena itu, proses identifikasi dan verifikasi terus dilakukan untuk memastikan penanganan sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.(#PU608)
