daelpos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026. Gerakan nasional ini bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terkait pentingnya menyiapkan dana pensiun sejak dini.
Pencanangan Bulan Dana Pensiun 2026 digelar di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.
Turut hadir Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Sonjaya, Direktur Operasional PT TASPEN (Persero) Tribuna Phitera Djaja, Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffrey Manulang, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) Tondi Suradiredja, dan Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Abdul Hadi.
Pencanangan juga dilakukan secara bersamaan di Bandung dan Semarang. Program tersebut diinisiasi OJK dan didukung BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN, PT ASABRI, ADPLK, serta ADPI.
Literasi Dana Pensiun Masih Rendah
Friderica mengatakan peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun tidak cukup hanya dengan memperbesar dana kelolaan. Menurutnya, jumlah masyarakat yang menjadi peserta program pensiun juga perlu diperluas.
“PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya. Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih enggak jadi pegawai, banyak pekerja mandiri dan lain-lain,” kata Friderica.
Dia menilai perubahan pola pekerjaan menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas kepesertaan dana pensiun. Karena itu, kolaborasi seluruh pihak dibutuhkan agar masyarakat, termasuk pekerja mandiri, semakin sadar pentingnya menyiapkan dana hari tua.
“Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Dalam hal ini OJK, kemudian dari industrinya, dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN-RB dan semuanya,” ujarnya.
Friderica menegaskan, kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan masa pensiun sejak dini menjadi kunci.
“Jadi ini harus kita kerjakan bersama, tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” sambungnya.
Dorong Rasio Penggantian Pendapatan
Sementara itu, Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan sistem dana pensiun perlu dibarengi peningkatan replacement ratio atau rasio penggantian pendapatan setelah seseorang memasuki masa pensiun.
Menurutnya, peningkatan replacement ratio tidak bisa hanya mengandalkan satu program atau lembaga.
“Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK,” kata Ogi.
Dia menyebut perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi secara hati-hati harus dilakukan bersama.
Persiapan dana pensiun dinilai semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi berbagai kebutuhan ketika memasuki usia lanjut. Mulai dari biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal hingga kebutuhan sehari-hari yang dipengaruhi inflasi.
Terlebih, masa hidup setelah pensiun bisa berlangsung selama puluhan tahun. Karena itu, dana yang dikumpulkan selama masa kerja perlu dikelola agar mampu menghasilkan pendapatan yang memadai dan berkelanjutan.
Indonesia Mulai Masuk Aging Population
Urgensi persiapan dana pensiun juga semakin besar seiring perubahan struktur demografi Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indonesia telah memasuki fase aging population sejak 2021. Sekitar satu dari 10 penduduk Indonesia merupakan lansia.
Kondisi tersebut dapat menjadi peluang apabila lansia tetap sehat, produktif, dan mandiri. Namun, tanpa kesiapan finansial, meningkatnya jumlah lansia berpotensi menambah beban keluarga dan kebutuhan perlindungan sosial serta pelayanan kesehatan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah perlu memastikan masyarakat yang memasuki usia pascakerja tetap dapat hidup mandiri dan produktif.
“Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada aging population. Semakin banyak orang yang berada di usia bukan lagi usia kerja, sesudah pasca usia kerja,” kata Yassierli.
Dia menyebut Indonesia saat ini memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja. Sekitar 60% di antaranya bekerja di sektor informal.
Besarnya proporsi pekerja informal menjadi tantangan pemerintah dalam memperluas kepesertaan program perlindungan sosial.
Di sisi lain, peningkatan perlindungan sosial juga perlu berjalan bersama peningkatan kompetensi tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan, kata Yassierli, terus meningkatkan kapasitas balai pelatihan dengan paket pelatihan tahun ini yang menjangkau lebih dari 300 ribu orang.
Siapkan Pensiun Sejak Mulai Bekerja
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menekankan persiapan masa pensiun sebaiknya tidak dilakukan ketika seseorang sudah mendekati masa purnabakti.
“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” ujar Rini.
Dia pun menyambut pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan masa depan.
“Mari kita jadikan semangat muda berkarya bukan hanya sebagai tema kegiatan, tetapi sebagai pengingat kita, bahwa kita akan terus berkarya terus, sambil kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Ada 104 Kegiatan Selama Sebulan
Selama Bulan Dana Pensiun 2026, penyelenggara program pensiun akan menggelar lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah.
Kegiatannya meliputi edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, hingga program perluasan kepesertaan.
Sasarannya mencakup pekerja formal dan informal, ASN, anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, serta kelompok masyarakat lainnya.
Program ini digelar karena literasi dana pensiun masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69%, sedangkan inklusi keuangan sekitar 93%.
Namun, tingkat literasi khusus dana pensiun masih berada di kisaran 22%.
OJK menilai tantangan berikutnya bukan hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi mendorong pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata dalam mempersiapkan masa pensiun.
Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, masyarakat didorong mulai menghitung kebutuhan pendapatan saat hari tua, menyisihkan penghasilan sejak dini, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai kebutuhan.
OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
