daelpos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 senilai Rp82,89 triliun, Selasa (20/10).
Dalam rapat tersebut, sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan strategis, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan pembiayaan dan utang, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan pandangan umum fraksi disampaikan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan penjelasan mengenai Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna pada Selasa (13/10).
“Berkenaan dengan hal tersebut, fraksi-fraksi DPRD telah melaksanakan pembahasan terhadap Raperda dimaksud, yang hasilnya akan disampaikan pada hari ini dalam bentuk pandangan umum fraksi-fraksi,” ujar Ima.
Ia menjelaskan, pandangan umum tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Fraksi Demokrat-Perindo menyoroti target pajak dan retribusi daerah, transparansi Dana Bagi Hasil (DBH), efisiensi belanja, pengelolaan obligasi daerah, serta akuntabilitas badan usaha milik daerah (BUMD). Fraksi ini juga mendorong perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos), peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta penguatan penanganan banjir dan sampah.
Sementara itu, Fraksi PAN mengingatkan agar target pendapatan daerah tidak membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PAN turut mempertanyakan kontribusi dividen BUMD dibandingkan dengan Penyertaan Modal Daerah (PMD), ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, tingginya proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta risiko penerbitan obligasi daerah.
Fraksi PSI menitikberatkan perhatian pada peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan non-ASN. PSI mendorong kenaikan gaji pokok tenaga kesehatan non-ASN minimal setara upah minimum provinsi (UMP), pemberian beasiswa kedokteran bagi warga kurang mampu, serta perluasan program sekolah swasta gratis.
Selain itu, PSI menyoroti ketepatan penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan bansos pangan, kesiapan pengelolaan sampah, serta penguatan fasilitas pemadam kebakaran.
Fraksi PKB meminta Pemprov DKI mengoptimalkan PAD tanpa menambah beban masyarakat kecil. PKB juga meminta peninjauan rencana kenaikan tarif layanan kesehatan non-subsidi, percepatan penanganan banjir, kesiapan anggaran pengelolaan sampah, serta evaluasi program sekolah swasta gratis.
Perlindungan kelompok rentan, termasuk santri dan pesantren, turut menjadi perhatian fraksi tersebut.
Adapun Fraksi Nasdem mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan dan pengelolaan aset parkir. Nasdem juga menyoroti perlindungan pegawai non-ASN dan PPPK paruh waktu, penerapan sistem tiket berbasis akun pada Mikrotrans, validitas data penerima bansos, serta penguatan layanan puskesmas dan ketahanan pangan.
Fraksi PKS memberikan perhatian terhadap target PAD, defisit anggaran, penurunan belanja modal, dan risiko penerbitan obligasi daerah. Sebagai alternatif pembiayaan, PKS mendorong kajian Sukuk Daerah.
Di sektor pelayanan publik, PKS meminta perluasan program sekolah swasta gratis, termasuk madrasah, percepatan pembangunan RSUD Cakung dan Puskesmas Cipedak, serta peningkatan layanan air bersih dan penanganan banjir.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa APBD harus berpihak kepada wong cilik, terutama melalui upaya pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Fraksi ini meminta optimalisasi pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil, transparansi utang dan PMD, serta penyesuaian bantuan sosial.
Penguatan program pendidikan, kesehatan, UMKM, dan transportasi publik juga menjadi bagian dari perhatian PDI Perjuangan dalam pembahasan anggaran tersebut.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti peningkatan PMD kepada PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo di tengah penurunan belanja modal serta meningkatnya ketergantungan terhadap utang.
Golkar meminta agar target PAD disusun secara realistis, disertai uji ketahanan fiskal untuk memastikan kemampuan keuangan daerah tetap terjaga. Fraksi ini juga menyoroti evaluasi subsidi transportasi, validasi data penerima bansos, dan percepatan penanganan sampah.
Fraksi Gerindra menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Untuk itu, Gerindra mendorong penguatan pengawasan Inspektorat, transparansi tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui reses dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta optimalisasi pendapatan daerah.
Gerindra juga meminta perluasan sekolah swasta gratis, peningkatan layanan kesehatan, penataan permukiman kumuh, dan penguatan penanganan sampah.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
Jawaban gubernur tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Berbagai catatan yang disampaikan sembilan fraksi diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran, sehingga kebijakan fiskal DKI Jakarta tidak hanya menjaga keberlanjutan keuangan daerah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.
