daelpos.com – Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia kini memasuki babak baru yang tidak hanya berorientasi pada transisi energi bersih menuju Net Zero Emission (NZE) 2060, tetapi juga diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam rangkaian Simposium Nasional Pembangunan PLTN yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (07/09). Forum strategis ini mempertemukan kementerian/lembaga, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT PLN (Persero), akademisi, regulator, serta para pemangku kepentingan guna mengonsolidasikan kesiapan nasional secara lintas sektor.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir diarahkan untuk memberikan multiplier effect yang masif bagi kemakmuran rakyat. Selain menopang kebutuhan listrik bersih hingga 35 Giga Watt pada 2060, kehadiran PLTN juga ditopang oleh kesiapan regulasi melalui Peraturan Presiden terkait Kesiapan Pembangunan PLTN yang saat ini tengah menunggu pengesahan.
“Nuklir sudah digunakan di berbagai sektor seperti kesehatan, pertanian, dan pangan. PLTN kita harapkan dapat mendukung sistem yang ada di Indonesia sekaligus menjawab tantangan kebutuhan listrik besar dan handal sebesar 500–1.000 Mega Watt untuk pulau-pulau yang membutuhkan dalam sepuluh tahun ke depan,” ujar Eniya.
Ia juga menekankan bahwa penyiapan sumber daya manusia (SDM) melalui 6 Kelompok Kerja (Task Forces) khusus akan membuka peluang besar bagi tenaga kerja lokal berkemampuan tinggi. Tercatat, untuk setiap 1 Giga Watt kapasitas PLTN, dibutuhkan sekitar 400 – 700 SDM kompeten, belum termasuk keahlian khusus di bidang komunikasi sosial dan socio-engineering guna memastikan penerimaan positif di tengah masyarakat.
Dari sudut pandang industri ketenagalistrikan nasional, Edwin Nugraha Putra, Direktur Teknologi, Keberlanjutan, dan Engineering PT PLN (Persero), menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor yang diinisiasi bersama BRIN dan UGM ini sangat krusial. Sinergi ini memastikan riset teknologi energi masa depan dapat langsung diimplementasikan secara operasional guna memberikan manfaat nyata dan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat luas.
Aspek kesejahteraan dan keadilan sosial turut ditekankan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi UGM, Arief Setiawan Budi Nugroho. Menurutnya, keberlanjutan proyek nuklir nasional harus diimbangi dengan pendekatan lintas disiplin ilmu yang berakar pada kepentingan dan keamanan rakyat.
“Masa depan teknologi nuklir, khususnya PLTN, tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau rekayasa. Tantangannya juga menyangkut bagaimana menunjukkan komitmen dari sisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara lintas disiplin ilmu,” tegas Arief.
Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menegaskan bahwa dalam pengembangan teknologi nuklir, pihaknya tidak hanya membahas aspek teknis atau rekayasa, tetapi juga seluruh aspek sosial-ekonomi secara komprehensif. Amarulla menyatakan kesiapan penuh para periset BRIN untuk menyediakan teknologi terbaik guna mendukung operator, regulator, layanan publik, dan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional. Ia menambahkan bahwa saat ini BRIN telah mengoperasikan tiga reaktor riset yang menjadi pilar penguasaan teknologi nuklir di tanah air, yaitu Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (30 MW) di Serpong, Banten; Reaktor Triga 2000 (2 MW) di Bandung, Jawa Barat; serta Reaktor Kartini (250 kW) di Yogyakarta.
Dalam aspek pemilihan tapak, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, memastikan bahwa pemilihan lokasi PLTN dari 28 titik yang telah diuji telah melalui standar pengamanan ketat terhadap berbagai potensi bencana alam, seperti aktivitas gunung berapi, gempa, likuifaksi, tsunami, hingga ketersediaan air tanah. Hal ini menjamin aspek keamanan jangka panjang bagi wilayah sekitar sehingga investasi energi bersih ini aman bagi warga.
Sementara itu, dari sisi pengawasan dan perizinan, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir (PKN) BAPETEN, Haendra Subekti, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal proses regulasi secara transparan.
“Bapeten sebagai regulator akan memastikan regulasi, inspeksi dan pencegahan, serta proses perizinan dilaksanakan dengan baik untuk melindungi keselamatan masyarakat luas melalui kolaborasi erat dengan pemda, universitas, dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Haendra.
Melalui Simposium Nasional ini, komitmen bersama lintas pemangku kepentingan diteguhkan melalui Pernyataan Kesiapan Nasional Menuju PLTN Pertama, yang menjadi fondasi kokoh bagi kemandirian energi, kedaulatan bangsa, dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
