daelpos.com — Kementerian Transmigrasi mendalami pengalaman pembangunan Tiongkok sebagai bahan pembanding untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kawasan. Pembelajaran tersebut menjadi fokus Seminar on China’s Development Model yang digelar di Grand Makarti, Kementerian Transmigrasi, Jakarta, pada 11–12 Agustus 2026.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, pengalaman Tiongkok dalam membangun berbagai wilayah dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam mengembangkan kawasan transmigrasi baru. Namun, pembelajaran tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan wilayah di Indonesia.
“Model pembangunan di Tiongkok bisa menjadi inspirasi dalam membangun kawasan transmigrasi. Meski demikian, meniru model pembangunan Tiongkok harus tetap disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat sehingga di lapangan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan,” ujarnya, Selasa (11/8).
Seminar merupakan hasil kerja sama Kementerian Transmigrasi dengan Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD), Peking University, serta Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok. Kegiatan menghadirkan profesor dan akademisi ISSCAD, Peking University untuk berbagi pengalaman mengenai pembangunan, reformasi ekonomi, tata kelola pemerintahan, sistem pembangunan, hingga pengembangan kapasitas.
Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi Edy Gunawan mengatakan, pengalaman pembangunan Tiongkok penting dipelajari sebagai perspektif pembanding untuk memperkaya wawasan dan pilihan pendekatan dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Menurutnya, setiap pengalaman dan praktik pembangunan perlu dikaji secara kritis serta disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, potensi, dan kapasitas Indonesia.
“Bagi kita, yang penting bukan meniru model pembangunan Tiongkok secara langsung, tetapi mempelajari prinsip, pengalaman, dan praktik yang telah terbukti, kemudian mengambil hal-hal yang relevan untuk disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, potensi, dan kapasitas Indonesia, khususnya dalam membangun kawasan transmigrasi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu pembahasan menyoroti reformasi sistem jaminan kesehatan Tiongkok. Prof. Lei Xiaoyan menjelaskan perkembangan skema jaminan kesehatan bagi pekerja perkotaan, masyarakat pedesaan, dan penduduk perkotaan yang tidak bekerja hingga integrasi skema tersebut pada 2016. Pembahasan memberikan perspektif mengenai pentingnya perluasan akses layanan dasar, penguatan kelembagaan, pengendalian biaya, dan adaptasi kebijakan.
Seminar juga membahas pengalaman perusahaan Tiongkok dalam melakukan ekspansi ke negara lain melalui materi Chinese Companies Going Global: Practice and Policy yang disampaikan Prof. Deng Ziliang. Diskusi mengaitkan investasi dengan pengembangan industri, penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok lokal, serta peluang pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi.
Pada hari kedua, Prof. Xu Huayu membahas pengalaman Tiongkok meningkatkan kesehatan masyarakat ketika sumber daya masih terbatas. Salah satu pendekatan yang dipelajari adalah Keep–Upgrade–Integrate , yakni mempertahankan sumber daya yang sudah tersedia, meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, lalu mengintegrasikannya ke dalam sistem yang lebih baik.
Bagi Kementerian Transmigrasi, pendekatan tersebut dinilai relevan sebagai pembelajaran bagi pembangunan kawasan transmigrasi, terutama dalam pemanfaatan sumber daya lokal, penguatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan berbasis komunitas. Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dapat dihadapi melalui pendekatan yang pragmatis, adaptif, dan eksperimental sesuai kondisi wilayah.
Selain substansi pembangunan, seminar juga memperkenalkan ISSCAD sebagai institusi pendidikan dan pengembangan kapasitas yang berfokus pada kerja sama pembangunan dengan negara-negara berkembang. Program pendidikan dan pelatihan ISSCAD menjadi salah satu peluang untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam bidang kebijakan publik, pembangunan, tata kelola, dan kerja sama pembangunan.
