daelpos.com — PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) memperkuat komitmen penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui penyelenggaraan Workshop & Focus Group Discussion (FGD) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berlangsung pada Kamis–Jumat (10–11/9) di Habitare Rasuna, Jakarta. Agenda strategis tersebut diselenggarakan guna menyelaraskan perencanaan program TJSL dengan pemetaan risiko operasional sekaligus merumuskan roadmap serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TJSL Perusahaan Tahun 2027. Langkah ini sekaligus menjadi turunan operasional dari visi baru perusahaan, Leading Sustainable Construction Enterprise and Infrastructure Developer, yang menempatkan keberlanjutan bukan sebagai program pendamping, melainkan sebagai bagian dari proses bisnis perseroan.
Pj. Executive Vice President (EVP) Human Capital Hutama Karya, Alfa Haga Rachmady, mengungkapkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai keberlanjutan ke dalam alur bisnis menjadi pilar utama perseroan dalam mengeksekusi penugasan infrastruktur nasional secara bertanggung jawab. Menurutnya, masuknya unsur sustainable ke dalam visi perusahaan menuntut TJSL bergerak dari pendekatan karitatif menuju perencanaan yang terukur dan menyatu dengan strategi bisnis.
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada kualitas fisik konstruksi, melainkan harus memberikan dampak sosial positif dan menjaga kelestarian lingkungan secara terukur. Melalui perencanaan TJSL yang terintegrasi, perseroan memastikan setiap program penciptaan nilai bersama (Creating Shared Value) mampu memitigasi risiko operasional sekaligus meningkatkan izin sosial untuk beroperasi (social license to operate),” ujar Alfa.
Pelatihan yang mengacu pada standar ISO 26000 dan kerangka kerja ESG tersebut membekali para peserta dengan metodologi penyusunan flagship program, pemetaan isu materialitas, hingga penyusunan laporan Grand Design TJSL yang akuntabel. Melalui pendekatan mitigasi risiko yang komprehensif, program TJSL dirancang agar tidak sekadar bersifat kegiatan sosial sesaat, melainkan berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal serta pengawasan dampak lingkungan di sekitar kawasan operasional proyek. Penyeragaman metodologi ini sejalan dengan tahapan transformasi perusahaan menuju standar global, yang menuntut konsistensi cara kerja di seluruh segmen bisnis termasuk pada fungsi keberlanjutan.
Agenda ini diikuti secara intensif oleh 28 peserta perwakilan unit kerja pusat serta enam anak perusahaan dan Special Purpose Vehicle (SPV) Hutama Karya—termasuk PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), PT Hakaaston (HKA), PT HK Realtindo (HKR), PT Hutama Marga Waskita (HMW), PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP), dan PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL). Keterlibatan seluruh anak perusahaan menjadi penanda bahwa keberlanjutan diposisikan sebagai agenda grup, bukan agenda satu unit kerja. Berkolaborasi dengan PT Olahkarsa Inovasi Indonesia sebagai mitra fasilitator ahli, sinergi lintas fungsi ini dibentuk untuk membangun pemahaman yang seragam dalam penyusunan database dan RKA TJSL yang terstruktur di seluruh wilayah operasional perseroan.
Penyelarasan perencanaan TJSL lintas unit ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan serta memperkuat penerimaan sosial masyarakat terhadap keberadaan proyek-proyek strategis yang digarap perseroan. Kehadiran program pemberdayaan yang tepat sasaran diproyeksikan mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat, memperkuat kolaborasi bersama pemangku kepentingan daerah, serta menciptakan lingkungan operasional yang aman dan kondusif.
Langkah nyata perseroan dalam memantapkan tata kelola TJSL ini menjadi wujud dukungan terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023, sekaligus menyelaraskan agenda Asta Cita Pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Komitmen ini turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDGs Nomor 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDGs Nomor 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDGs Nomor 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), SDGs Nomor 13 (Penanganan Perubahan Iklim), serta SDGs Nomor 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Dengan demikian, penyusunan roadmap dan RKA TJSL 2027 menjadi salah satu perangkat perseroan dalam menerjemahkan visi keberlanjutannya ke dalam praktik operasional sehari-hari.
