daelpos.com – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyiapkan pengembangan cofiring amonia sebagai salah satu opsi bahan bakar rendah karbon untuk mendukung penurunan emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Setelah memulai studi pasokan pada 2026, PLN EPI menargetkan uji coba skala kecil dengan tingkat cofiring hingga 3 persen di PLTU Labuan pada 2027 sebagai tahap awal untuk menguji aspek teknis, keekonomian, dan kesiapan rantai pasok sebelum dikembangkan lebih lanjut.
Rencana tersebut menjadi bagian dari roadmap pengembangan hidrogen dan amonia PLN EPI yang dipaparkan dalam Electricity Connect 2026. Pengembangan dilakukan secara bertahap hingga 2030 untuk membangun fondasi teknologi dan rantai pasok sebelum memasuki tahapan komersialisasi.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, pengembangan amonia merupakan bagian dari upaya memperluas opsi bahan bakar rendah karbon pada pembangkit eksisting. Namun, implementasinya membutuhkan kajian menyeluruh karena tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi pembangkit, tetapi juga ketersediaan pasokan dan keekonomian.
“Untuk amonia, kami sedang melakukan kajian, termasuk dari sisi pasokan dan teknologi. Kita perlu mulai dari pilot project untuk melihat aspek teknis sekaligus keekonomiannya,” ujar Hokkop dalam diskusi panel bertajuk “ Fuel Switching and Co-firing: The Way Forward for Emissions Reduction in Thermal.”
Diskusi panel tersebut turut menghadirkan Frank Thiel Managing Director Quezon Power Philippines Ltd. Co, Krittika Vathanavisuth Head Project Management Section Electricity Generating Authority of Thailand, serta Daryawan Head of Business Development & Relation PT Indo Raya Tenaga.
Dalam roadmap PLN EPI, tahapan pengembangan dimulai dengan studi pasokan amonia pada 2026, dengan Pupuk Kujang Cikampek sebagai salah satu sumber awal yang dikaji. Tahapan berikutnya adalah uji coba skala kecil dengan tingkat cofiring maksimal 3 persen di PLTU Labuan pada 2027.
Hasil pilot project tersebut akan menjadi basis evaluasi teknis dan studi keekonomian pada 2028. Selanjutnya, PLN EPI menargetkan pengembangan integrasi rantai pasok amonia pada 2029 dan studi kelayakan penerapan co-firing sekitar 3–5 persen atau lebih pada 2030.
Bangun Fondasi Teknis dan Rantai Pasok
Menurut Hokkop, pendekatan bertahap diperlukan karena pengembangan cofiring amonia memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan bahan bakar konvensional. Selain memastikan kemampuan pembangkit dalam menerima campuran amonia, keekonomian menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan kelayakan penerapannya.
“Untuk saat ini, harganya masih menjadi tantangan. Karena itu, kita perlu melakukan pilot terlebih dahulu, belajar dari sana, kemudian melihat bagaimana teknologi dan keekonomiannya berkembang,” kata Hokkop.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah ketersediaan pasokan. Amonia saat ini telah memiliki pasar dan kebutuhan yang besar, terutama untuk industri pupuk. Pengembangan kebutuhan baru untuk sektor ketenagalistrikan karena itu perlu mempertimbangkan keseimbangan pasokan antarsektor serta kesiapan infrastruktur dan logistik.
“Kalau kita berbicara dengan produsen amonia di Indonesia, ada persoalan kebutuhan untuk pembangkit dan kebutuhan industri. Jadi harus dilihat bagaimana prioritas pemanfaatannya,” ujar Hokkop.
PLN EPI juga mencermati perkembangan harga amonia serta berbagai opsi produksi dan pengadaan. Kepastian volume, harga yang kompetitif, infrastruktur, dan kontinuitas pasokan menjadi bagian penting dari kajian sebelum pemanfaatan amonia dapat ditingkatkan ke skala yang lebih besar.
Potensi Teknologi Terus Dikaji
Dalam diskusi tersebut, panel juga membahas peluang penerapan cofiring amonia dengan persentase lebih tinggi pada konfigurasi pembangkit tertentu. Salah satu contoh yang dipaparkan adalah PLTU Jawa 9 dan 10 berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW).
Berdasarkan kajian yang disampaikan dalam forum, konfigurasi teknologi pada pembangkit tersebut dinilai memiliki potensi teknis untuk mendukung co-firing amonia hingga 60 persen dengan modifikasi tertentu. Keberadaan teknologi Selective Catalytic Reduction (SCR) juga menjadi aspek penting dalam pengendalian emisi nitrogen oksida (NOx), mengingat penggunaan amonia dalam proses pembakaran perlu memperhatikan potensi pembentukan emisi tersebut.
Namun, potensi hingga 60 persen tersebut merupakan hasil kajian pada konfigurasi pembangkit tertentu dan bukan target implementasi PLN EPI untuk seluruh PLTU. PLN EPI tetap menempuh pengembangan secara bertahap, dimulai dari pilot project hingga 3 persen untuk memperoleh data teknis dan keekonomian sebagai dasar pengembangan tahap berikutnya.
Bagian dari Roadmap Dekarbonisasi
Pengembangan hidrogen dan amonia menjadi salah satu bagian dari agenda jangka panjang PLN Group menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060. Dalam tahapan transisi tersebut, berbagai opsi teknologi dikembangkan secara bertahap, mulai dari biomass co-firing, peningkatan efisiensi pembangkit, hingga pemanfaatan hidrogen dan amonia pada fase berikutnya.
Hokkop menjelaskan, pengembangan teknologi rendah karbon perlu mempertimbangkan kondisi sistem ketenagalistrikan dan keberadaan aset pembangkit yang saat ini masih beroperasi. Karena itu, proses transisi membutuhkan tahapan yang terukur dengan tetap menjaga keandalan sistem.
“Untuk Indonesia, pembangkit yang ada sudah berjalan. Tidak mungkin semuanya langsung diganti dengan energi terbarukan. Jadi, transisi harus dilakukan secara bertahap,” ujar Hokkop.
Bagi PLN EPI, periode 2026–2030 menjadi fase penting untuk membangun fondasi pengembangan cofiring amonia, mulai dari kajian pasokan, pilot project, evaluasi teknis dan keekonomian, hingga integrasi rantai pasok. Tahapan tersebut diharapkan memberikan dasar yang kuat untuk menentukan skala penerapan amonia yang layak secara teknis, kompetitif secara ekonomi, serta didukung rantai pasok yang andal sebagai bagian dari perjalanan transisi energi menuju NZE 2060.
