Dukung Swasembada Pangan, Mendes Yandri Rancang alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Tuesday, 29 October 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan. Dan juga diikuti oleh; Wakil Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional. 

Pertemuan yang berlangsung di Kementerian KLHK pada Selasa (29/10/2024) itu membahas tentang kolaborasi antar K/L dalam melakukan percepatan Swasembada Pangan di 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Foto: Sigit/Humas

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan. Dan juga diikuti oleh; Wakil Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional. Pertemuan yang berlangsung di Kementerian KLHK pada Selasa (29/10/2024) itu membahas tentang kolaborasi antar K/L dalam melakukan percepatan Swasembada Pangan di 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Foto: Sigit/Humas

 

DAELPOS.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto merancang pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20% dari total pagu. Hal ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Desa Tahun 2023 No 13 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa 2024.

“Program pembangunan desa harus kita fokuskan pada penciptaan ketahanan pangan nasional. Indonesia harus bisa swasembada pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada juga sumber daya manusia yang terus kita tingkatkan kualitasnya,” jelas Mendes Yandri saat rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Jumlah 20% dana desa yang akan digunakan untuk ketahanan pangan diperkirakan mencapai Rp14 T. Dengan anggaran ini setiap desa diharapkan bisa swasembada pangan sehingga visi besar Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Indonesia emas 2045 semakin mudah karena seluruh kebutuhan pangan terpenuhi yang mana sebagian besarnya berasal dari desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi antarpihak khususnya dari K/L terkait sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya. Rencananya juga akan disusun road map yang detail sehingga pendanaan tidak hanya menggunakan dana desa namun juga bisa dialokasikan dari sumber pendanaan lainnya.

“Kita punya tujuan besar dan perencanaan yang matang tentu saja kita butuh kerja sama tim, kita harus berkolaborasi untuk agar target ketahanan pangan kita bisa terwujud secara cepat dan juga tepat,” tutur Mendes Yandri.

Seperti diketahui dana desa dikucurkan sejak 2015 sampai saat ini dan telah mampu membangun desa dari segi infrastruktur hingga kualitas SDM serta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini akan terus berlanjut dengan berfokus pada segala upaya untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 serta ketahanan pangan yang dicanangkan tercapai pada tahun 2028.

See also  Kemendagri terus Merangsang Daerah untuk Berinovasi

Selain Menko Bidang Pangan dan Menteri Desa dan PDT, hadir juga dalam rapat tersebut yakni Wakil Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Kepala Badan Gizi Nasional. Rapat ini merupakan upaya sinkronisasi semua program strategis maupun kegiatan yang sifatnya Quick Win untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.[

JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto merancang pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20% dari total pagu. Hal ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Desa Tahun 2023 No 13 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa 2024.

“Program pembangunan desa harus kita fokuskan pada penciptaan ketahanan pangan nasional. Indonesia harus bisa swasembada pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada juga sumber daya manusia yang terus kita tingkatkan kualitasnya,” jelas Mendes Yandri saat rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Jumlah 20% dana desa yang akan digunakan untuk ketahanan pangan diperkirakan mencapai Rp14 T. Dengan anggaran ini setiap desa diharapkan bisa swasembada pangan sehingga visi besar Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Indonesia emas 2045 semakin mudah karena seluruh kebutuhan pangan terpenuhi yang mana sebagian besarnya berasal dari desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi antarpihak khususnya dari K/L terkait sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya. Rencananya juga akan disusun road map yang detail sehingga pendanaan tidak hanya menggunakan dana desa namun juga bisa dialokasikan dari sumber pendanaan lainnya.

“Kita punya tujuan besar dan perencanaan yang matang tentu saja kita butuh kerja sama tim, kita harus berkolaborasi untuk agar target ketahanan pangan kita bisa terwujud secara cepat dan juga tepat,” tutur Mendes Yandri.

See also  KLHK Resmikan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Purwakarta Untuk Menunjang Perbaikan DAS Citarum

Seperti diketahui dana desa dikucurkan sejak 2015 sampai saat ini dan telah mampu membangun desa dari segi infrastruktur hingga kualitas SDM serta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini akan terus berlanjut dengan berfokus pada segala upaya untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 serta ketahanan pangan yang dicanangkan tercapai pada tahun 2028.

Selain Menko Bidang Pangan dan Menteri Desa dan PDT, hadir juga dalam rapat tersebut yakni Wakil Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Kepala Badan Gizi Nasional. Rapat ini merupakan upaya sinkronisasi semua program strategis maupun kegiatan yang sifatnya Quick Win untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.[]

Berita Terkait

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi
Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026
Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan
Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura
Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian
Komisi V DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP Kementerian PUPR serta Upaya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 Kementerian PUPR
Komisi V DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Kementerian PU Tahun 2025 Menjadi Rp73,76 Triliun
Sultan dan Ketua Senat Kamboja Sepakati Pembentukan Forum Senat ASEAN

Berita Terkait

Friday, 9 May 2025 - 20:47 WIB

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi

Friday, 9 May 2025 - 20:31 WIB

Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026

Thursday, 8 May 2025 - 13:25 WIB

Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan

Thursday, 8 May 2025 - 13:13 WIB

Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura

Wednesday, 7 May 2025 - 22:01 WIB

Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian

Berita Terbaru