Dukung Swasembada Pangan, Mendes Yandri Rancang alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Tuesday, 29 October 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan. Dan juga diikuti oleh; Wakil Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional. 

Pertemuan yang berlangsung di Kementerian KLHK pada Selasa (29/10/2024) itu membahas tentang kolaborasi antar K/L dalam melakukan percepatan Swasembada Pangan di 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Foto: Sigit/Humas

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan. Dan juga diikuti oleh; Wakil Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional. Pertemuan yang berlangsung di Kementerian KLHK pada Selasa (29/10/2024) itu membahas tentang kolaborasi antar K/L dalam melakukan percepatan Swasembada Pangan di 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Foto: Sigit/Humas

 

DAELPOS.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto merancang pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20% dari total pagu. Hal ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Desa Tahun 2023 No 13 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa 2024.

“Program pembangunan desa harus kita fokuskan pada penciptaan ketahanan pangan nasional. Indonesia harus bisa swasembada pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada juga sumber daya manusia yang terus kita tingkatkan kualitasnya,” jelas Mendes Yandri saat rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Jumlah 20% dana desa yang akan digunakan untuk ketahanan pangan diperkirakan mencapai Rp14 T. Dengan anggaran ini setiap desa diharapkan bisa swasembada pangan sehingga visi besar Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Indonesia emas 2045 semakin mudah karena seluruh kebutuhan pangan terpenuhi yang mana sebagian besarnya berasal dari desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi antarpihak khususnya dari K/L terkait sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya. Rencananya juga akan disusun road map yang detail sehingga pendanaan tidak hanya menggunakan dana desa namun juga bisa dialokasikan dari sumber pendanaan lainnya.

“Kita punya tujuan besar dan perencanaan yang matang tentu saja kita butuh kerja sama tim, kita harus berkolaborasi untuk agar target ketahanan pangan kita bisa terwujud secara cepat dan juga tepat,” tutur Mendes Yandri.

Seperti diketahui dana desa dikucurkan sejak 2015 sampai saat ini dan telah mampu membangun desa dari segi infrastruktur hingga kualitas SDM serta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini akan terus berlanjut dengan berfokus pada segala upaya untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 serta ketahanan pangan yang dicanangkan tercapai pada tahun 2028.

See also  Wamendes Paiman Dorong Hilirisasi BUMDes Agar Berdaya Saing di Pasar Ekspor

Selain Menko Bidang Pangan dan Menteri Desa dan PDT, hadir juga dalam rapat tersebut yakni Wakil Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Kepala Badan Gizi Nasional. Rapat ini merupakan upaya sinkronisasi semua program strategis maupun kegiatan yang sifatnya Quick Win untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.[

JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto merancang pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20% dari total pagu. Hal ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Desa Tahun 2023 No 13 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa 2024.

“Program pembangunan desa harus kita fokuskan pada penciptaan ketahanan pangan nasional. Indonesia harus bisa swasembada pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada juga sumber daya manusia yang terus kita tingkatkan kualitasnya,” jelas Mendes Yandri saat rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Jumlah 20% dana desa yang akan digunakan untuk ketahanan pangan diperkirakan mencapai Rp14 T. Dengan anggaran ini setiap desa diharapkan bisa swasembada pangan sehingga visi besar Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Indonesia emas 2045 semakin mudah karena seluruh kebutuhan pangan terpenuhi yang mana sebagian besarnya berasal dari desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi antarpihak khususnya dari K/L terkait sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya. Rencananya juga akan disusun road map yang detail sehingga pendanaan tidak hanya menggunakan dana desa namun juga bisa dialokasikan dari sumber pendanaan lainnya.

“Kita punya tujuan besar dan perencanaan yang matang tentu saja kita butuh kerja sama tim, kita harus berkolaborasi untuk agar target ketahanan pangan kita bisa terwujud secara cepat dan juga tepat,” tutur Mendes Yandri.

See also  Manfaat Bagi Masyarakat, Bukti Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Seperti diketahui dana desa dikucurkan sejak 2015 sampai saat ini dan telah mampu membangun desa dari segi infrastruktur hingga kualitas SDM serta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini akan terus berlanjut dengan berfokus pada segala upaya untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 serta ketahanan pangan yang dicanangkan tercapai pada tahun 2028.

Selain Menko Bidang Pangan dan Menteri Desa dan PDT, hadir juga dalam rapat tersebut yakni Wakil Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Kepala Badan Gizi Nasional. Rapat ini merupakan upaya sinkronisasi semua program strategis maupun kegiatan yang sifatnya Quick Win untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.[]

Berita Terkait

Cegah PHK 9.000 PPPK, Senator NTT Minta Revisi UU HKPD
Tertarik Investasi di Kawasan Transmigrasi, China Energy Siap Serap 5.000 Tenaga Kerja Lokal
Hutama Karya-HKA Percepat Pemeliharaan Tol Trans Sumatera Jelang Mudik Lebaran 2026
Kementerian PU Tangani Longsor Ruas Trenggalek–Ponorogo, Akses Jalan Sudah Dapat Dilalui Terbatas
Menteri Dody Kukuhkan Pengurus LPJK 2025–2029, Perkuat Profesionalisme Jasa Konstruksi Nasional
Kemendes Siap Bantu Genjot Pembangunan Desa di Papua Barat
Reforestasi Tesso Nilo Dimulai, Pemerintah Targetkan Pulihkan 66 Ribu Hektare hingga 2028
BGN Tegaskan Tak Larang Unggah Menu MBG di Media Sosial

Berita Terkait

Monday, 9 March 2026 - 01:13 WIB

Cegah PHK 9.000 PPPK, Senator NTT Minta Revisi UU HKPD

Sunday, 8 March 2026 - 20:00 WIB

Tertarik Investasi di Kawasan Transmigrasi, China Energy Siap Serap 5.000 Tenaga Kerja Lokal

Saturday, 7 March 2026 - 11:19 WIB

Hutama Karya-HKA Percepat Pemeliharaan Tol Trans Sumatera Jelang Mudik Lebaran 2026

Thursday, 5 March 2026 - 16:56 WIB

Kementerian PU Tangani Longsor Ruas Trenggalek–Ponorogo, Akses Jalan Sudah Dapat Dilalui Terbatas

Wednesday, 4 March 2026 - 22:46 WIB

Menteri Dody Kukuhkan Pengurus LPJK 2025–2029, Perkuat Profesionalisme Jasa Konstruksi Nasional

Berita Terbaru

Berita Utama

Bulog Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng Aman Hingga Akhir Tahun

Tuesday, 10 Mar 2026 - 01:01 WIB

ilustrasi / foto ist

Ekonomi - Bisnis

OJK: Kinerja Perbankan Diproyeksikan Tetap Solid pada Triwulan I 2026

Tuesday, 10 Mar 2026 - 00:55 WIB

Ekonomi - Bisnis

BNI Bawa 10 UMKM Binaan Tampil di Dhawafest Pesona 2026

Tuesday, 10 Mar 2026 - 00:45 WIB

ilustrasi / foto ist

News

Pramono Dukung Kebijakan Pembatasan Medsos bagi Anak

Tuesday, 10 Mar 2026 - 00:43 WIB