BKSAP DPR RI Serukan De-Eskalasi Konflik India-Pakistan dan Dorong Penyelesaian Damai

Thursday, 8 May 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mardani Ali Sera Ketua BKSAP DPR RI.
( foto Istimewa )

Mardani Ali Sera Ketua BKSAP DPR RI. ( foto Istimewa )

DAELPOS.com – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap meningkatnya konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang terjadi pada hari ini. Serangan militer India yang dikenal dengan nama “Operasi Sindoor”, yang mendapatkan respons tegas dari Pakistan, telah menciptakan ketegangan bersenjata di kawasan Asia Selatan, termasuk laporan mengenai jatuhnya pesawat tempur India dan korban jiwa di kedua negara.

Kejadian ini berawal dari serangan yang terjadi di Pahalgam, Jammu Kashmir, India, pada 22 April 2025, yang merenggut nyawa 26 wisatawan. Kelompok The Resistance Front yang berbasis di Pakistan telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Meskipun Pemerintah Pakistan membantah keterlibatan mereka dalam peristiwa di Pahalgam. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri, tetap mengecam kejadian ini sebagai tindakan terorisme lintas batas. Sehingga terjadi serangan balasan India ke wilayah yang dianggap sarang teroris.

Maka dari itu, BKSAP DPR RI menekankan bahwa konflik India-Pakistan akan berdampak serius, serta mengancam stabilitas baik regional maupun global, terutama mengingat kedua negara memiliki senjata nuklir.

“Kami mendukung pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyerukan kedua pihak untuk menahan diri dan lebih mengutamakan dialog diplomatik guna mencegah meluasnya konflik.” Jelas Mardani Ali Sera Ketua BKSAP DPR RI.

Sebagai mitra strategis bagi kedua negara, menurut Mardani, BKSAP DPR RI meminta:

1. Perlindungan Warga Sipil: Kedua negara wajib menjamin keselamatan warga sipil dan menjaga infrastruktur vital, termasuk proyek-proyek kemanusiaan.
2. BKSAP DPR RI mendukung inisiatif perdamaian melalui forum multilateral seperti PBB, ASEAN, dan AIPA untuk memfasilitasi proses mediasi.
3. Segera Menghentikan Aksi Militer: Pihak India-Pakistan harus segera melakukan gencatan senjata dan menghindari tindakan provokatif.
4. Penyelesaian sengketa, termasuk isu Kashmir secara menyeluruh, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.

See also  SeskemenkopUKM: Filosofi Jabatan Fungsional Untuk Memperkuat Kelembagaan

“Kami mengajak komunitas internasional, termasuk parlemen dari negara-negara yang mendukung penyelesaian damai, untuk berkumpul dan mempromosikan de-eskalasi dan berkontribusi untuk menemukan solusi. Harapan kami adalah agar India dan Pakistan segera kembali ke meja perundingan demi tercapainya perdamaian dan keamanan kawasan yang lebih baik, “ Tukas Mardani.

 

Untuk itu, BKSAP terbuka untuk berpartisipasi dalam upaya diplomasi parlemen untuk mempromosikan penyelesaian damai konflik ini, melalui kerja sama dengan AIPA dan Majelis Parlemen SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation/ organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di Asia Selatan) dan badan -badan antar-parlemen lainnya.

Berita Terkait

Menteri Dody Dorong Diskon Tarif Tol 30 Persen Saat Libur Nataru 2026/2027
Kementerian PU Siapkan 11 Tol Fungsional untuk Urai Kemacetan Nataru 2026/2027
Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan JTTS, Hutama Karya Teken Kerja Sama dengan Kejati Jambi
HKI Raih Rekomendasi Mempertahankan Sertifikasi Anti-Suap dan Transisi ke ISO 37001:2025
Kementerian PU dan Pemprov Banten Sepakati Pelebaran Jalan Nasional Serang–Pandeglang 3,5 Km
UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR
Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 00:25 WIB

Kementerian PU Siapkan 11 Tol Fungsional untuk Urai Kemacetan Nataru 2026/2027

Saturday, 21 November 2026 - 00:18 WIB

Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan JTTS, Hutama Karya Teken Kerja Sama dengan Kejati Jambi

Friday, 20 November 2026 - 18:23 WIB

HKI Raih Rekomendasi Mempertahankan Sertifikasi Anti-Suap dan Transisi ke ISO 37001:2025

Friday, 20 November 2026 - 18:19 WIB

Kementerian PU dan Pemprov Banten Sepakati Pelebaran Jalan Nasional Serang–Pandeglang 3,5 Km

Thursday, 19 November 2026 - 15:53 WIB

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB