Jazuli Juwaini : Natuna Kedaulatan NKRI. Titik!

Saturday, 4 January 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Istimewa

Foto Istimewa

DAELPOS.com – Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini menegaskan Indonesia memiliki hak berdaulat atas Wilayah Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang diakui dunia. Untuk itu negara manapun harus menghormati kedaulatan NKRI termasuk Cina.

“Natuna kedaulatan NKRI. Titik! Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional. Klaim Cina atas Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional. Tidak perlu ada negosiasi dan kompromi,” tegas Jazuli.

Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai tepat protes keras yang dilayangkan Menteri Luar Negeri dengan memanggil Dubes Cina dan Nota Diplomatik langsung ke Pemerintah Cina di Beijing. Menurut Jazuli, yang perlu ditekankan bukan kita yang mencari masalah, tapi setiap bentuk pelanggaran batas wilayah atas kedaulatan NKRI punya konsekuensi serius.

“Penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan Cina dan penerobosan yang dilakukan Coast Guard Cina itu ilegal, melanggar hukum internasional, termasuk Keputusan SCS Tribunal 2016 yang telah mematahkan klaim unilateral Cina. Jika protes keras RI tidak digubris Cina, Pemerintah RI harus memastikan semua konsekuensi serius, tegas, dan terukur yang akan diterima Cina,” pungkas Jazuli.

Menurut Jazuli Juwaini, Indonesia dan Cina adalah dua negara bersahabat dan selama ini bekerja sama baik. Oleh karena itu Pemerintah Cina jangan cari masalah dengan mengusik kedaulatan Indonesia.

“Sekali lagi bukan kita yang cari masalah. Kita inginnya bersahabat baik. Tapi kalau Cina cari masalah yang mengusik kedaulatan negara, kita akan jawab dengan tegas dengan seluruh cara, sarana, dan sumber daya _at all cost_,” pungkas Jazuli.

See also  Jokowi Jilid II, SBY Berpotensi Jadi Leader Oposisi

Berita Terkait

Dukung Pemulihan Layanan Publik, Kementerian PU Mulai Memperbaiki Dua JPO Rusak di Jakarta
Pagu Anggaran Kementerian PU Tahun 2026 Rp118,5 Triliun, Prioritas Dukung Swasembada Pangan
Preservasi Rampung Lebih Cepat, Jalur Gumitir Jember-Banyuwangi Dibuka Fungsional Mulai 4 September 2025
Komitmen Kementerian PU Pastikan Fasilitas Publik Berfungsi Kembali
Haidar Alwi: Muhammadiyah Jangan Terjebak Sesat Pikir dalam Tuntutan Copot Kapolri.
Tinjau Gerbang Tol Pejompongan dan Halte TransJakarta, Kementerian PU Dukung Percepatan Pemulihan Fasilitas Publik
Kementerian PU Siap Rehabilitasi Fasilitas Umum yang Rusak Pasca Momen Penyampaian Aspirasi Masyarakat
Yulian Gunhar Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Palembang

Berita Terkait

Thursday, 4 September 2025 - 23:00 WIB

Dukung Pemulihan Layanan Publik, Kementerian PU Mulai Memperbaiki Dua JPO Rusak di Jakarta

Wednesday, 3 September 2025 - 22:45 WIB

Preservasi Rampung Lebih Cepat, Jalur Gumitir Jember-Banyuwangi Dibuka Fungsional Mulai 4 September 2025

Wednesday, 3 September 2025 - 18:19 WIB

Komitmen Kementerian PU Pastikan Fasilitas Publik Berfungsi Kembali

Wednesday, 3 September 2025 - 09:30 WIB

Haidar Alwi: Muhammadiyah Jangan Terjebak Sesat Pikir dalam Tuntutan Copot Kapolri.

Tuesday, 2 September 2025 - 17:42 WIB

Tinjau Gerbang Tol Pejompongan dan Halte TransJakarta, Kementerian PU Dukung Percepatan Pemulihan Fasilitas Publik

Berita Terbaru

Energy

Pertamina Drilling: Membangun Bangsa, Membangun Sekolah

Friday, 5 Sep 2025 - 00:55 WIB