DAELPOS.com –Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Zainal Fatah mewakili Menteri PU Dody Hanggodo menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementeriaan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Senin (5/5/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan pembangunan wilayah dalam RKP tahun 2026 diarahkan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dengan mendorong peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya dari kawasan timur Indonesia. Fokus tahun 2026 diarahkan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah.
“Perencanaan yang baik merupakan kunci pencapaian sasaran pembangunan. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar bersama-sama menyusun program-program yang terukur dan berdampak pada pembangunan dengan memperhatikan kaidah tematik, holistik, integrative, dan spasial,” kata Rachmat Pambudy.
Sesuai tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, rancangan RKP tahun 2026 menetapkan prioritas pembangunan yang terdiri dari kedaulatan pangan dan energi (pangan, energy,air, pengelolaan sampah) dan ekonomi yang produktif dan inklusif meliputi pendidikan dan kesehatan, deregulasi dan kepastian hukum, pertahanan semesta, percepatan pertumbuhan ekonomi, adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan serta fiscal adaptif dan stabilitas makroekonomi.
Tema dan agenda pembangunan RKP tahun 2026 menjadi bingkai dalam upaya pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan tahun 2026. Hal ini meliputi pertumbuhan ekonomi 5,8-6,3 persen, GNI per kapita 5.870, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, rasio gini 0,377-0,380, indeks modal manusia 0,57, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 37,14 persen, dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67.
Sekjen Kementerian PU Zainal Fatah mengatakan Kementerian PU siap menyinergikan rencana pembangunan nasional, terutama dalam hal infrastruktur bidang sumber daya air, konektivitas, serta dukungan terhadap kawasan permukiman dan prasarana strategis.
“Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 2025-2029 dibutuhkan keterpaduan perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah dilaksanakan dengan berdasarkan pada kebijakan nasional, kebijakan pembangunan sektoral kementerian/lembaga lain, pembangunan daerah, potensi wilayah, potensi pendanaan, dan agenda internasional sehingga kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” kata Zainal Fatah. (*)
