daelpos.com – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai kerusuhan demo yang terjadi di Indonesia belakangan ini tidak bisa dipandang hanya sebagai gejolak sosial domestik semata. Terdapat indikasi bahwa dinamika politik internasional juga mempengaruhi stabilitas nasional.
“Dugaan keterlibatan asing muncul karena pola yang terorganisir, narasi provokatif yang disebarkan melalui media sosial, serta momentum politik yang dimanfaatkan untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah,” kata Haidar Alwi, Jumat (29/8/2025) malam.
Sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan asing dalam dinamika politik Indonesia bukanlah hal baru. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat maupun Uni Soviet pernah berusaha mempengaruhi arah politik Indonesia.
“Saat ini, dengan posisi Indonesia yang semakin strategis dalam geopolitik Indo-Pasifik, kemungkinan besar kekuatan asing juga ikut memanfaatkan kerentanan sosial-politik di dalam negeri untuk kepentingan global mereka,” ujar Haidar Alwi.
Indonesia kini menjalin hubungan erat dengan Rusia dan Tiongkok, terutama dalam bidang pertahanan, energi, serta investasi infrastruktur. Tiongkok misalnya terlibat dalam proyek strategis nasional seperti kereta cepat, pembangunan pelabuhan, dan industri teknologi. Rusia juga mempererat kerja sama dalam bidang militer dan energi. Hal itu membuat Indonesia semakin dekat dengan blok Eurasia yang dipimpin oleh Beijing dan Moskow.
Kedekatan tersebut secara alami menimbulkan resistensi dari Amerika Serikat. Washington selama ini berusaha menjaga pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik. Indonesia yang semakin condong memperkuat hubungan dengan Rusia dan Tiongkok dipandang sebagai tantangan terhadap dominasi AS di kawasan.
“Oleh karena itu, sangat mungkin ada upaya dari pihak tertentu yang berhubungan dengan kepentingan AS untuk menggoyahkan stabilitas Indonesia,” ungkap Haidar Alwi.
Menurutnya, kerusuhan yang terkesan sporadis namun terkoordinasi dapat dilihat sebagai bentuk konflik proxy , di mana kekuatan asing tidak menyerang secara langsung tetapi memanfaatkan aktor-aktor domestik untuk menyerang lawan.
“Pola ini mirip dengan yang terjadi di beberapa negara lain, seperti “Arab Spring” di Timur Tengah, yang diintensifkan sebagai pintu masuk intervensi asing,” jelas Haidar Alwi.
Dari sisi ekonomi, Indonesia sedang berupaya memperkuat ketahanan pangan dan energi. Langkah ini menjadikan Indonesia semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada impor dari negara-negara Barat. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari dominasi perdagangan global.
“Maka dari itu, kerusuhan dapat dijadikan alat untuk menciptakan tekanan sehingga ekonomi nasional menjadi terhambat,” tutur Haidar Alwi.
Hubungan Indonesia dengan Tiongkok sering kali menjadi sasaran kritik oposisi dalam negeri, khususnya terkait isu tenaga kerja asing dan investasi besar-besaran. Kritik tersebut, bila ditunggangi oleh kepentingan asing, bisa dieksploitasi untuk membentuk persepsi negatif di masyarakat.
Sementara itu, kedekatan Indonesia dengan Rusia, khususnya dalam kerja sama pertahanan, juga bisa dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat. Indonesia pernah dikritik karena pembelian alutsista dari Rusia. Washington menggunakan instrumen hukum seperti CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) untuk menekan negara yang membeli senjata dari Rusia.
“Dengan demikian, menggoyahkan stabilitas politik Indonesia bisa menjadi cara tidak langsung untuk mengurangi kedekatan Jakarta–Moskow,” kata Haidar Alwi.
Namun, perlu ditegaskan bahwa dugaan keterlibatan asing ini tidak berarti masyarakat tidak mempunyai aspirasi nyata. Ada keluhan sosial-ekonomi yang menjadi latar belakang kerusuhan. Akan tetapi, ketika protes rakyat ditunggangi oleh kepentingan asing, maka yang terjadi bukan lagi perjuangan aspirasi murni, namun bisa berakhir pada krisis politik-ekonomi nasional.
Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu lebih mewaspadai narasi provokatif yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Pemerintah pun harus mampu menjaga keseimbangan diplomasi dengan semua kekuatan besar: tetap menjalin kerja sama dengan Rusia dan Tiongkok untuk memperkuat kemandirian nasional, tanpa menutup pintu hubungan konstruktif dengan Amerika Serikat.
“Hanya dengan sikap non-blok modern, Indonesia dapat bertahan dari tekanan geopolitik global yang mencoba memaksakan kehendaknya terhadap Indonesia,” pungkas Haidar Alwi.
