Clear, ‘Ketidakpatuhan’ Ombudsman Ditujukan Pada Permasalahan di Pemda, Bukan Kemendagri

Tuesday, 28 January 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo memastikan tudingan Ombudsman RI terkait ketidakpatuhan Kemendagri dalam menjalankan rekomendasi adalah keliru. Pasalnya, ketidakpatuhan yang dimaksudkan Ombudsman adalah pada tataran permasalahan di Pemerintah Daerah. Hal tersebut ditegaskan usai melakukan pertemuan dengan Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu di Gedung A Kemendagri, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

“Jadi hari ini kita sudah bertemu dengan Ibu Ninik Rahayu selaku Anggota Ombudsman, kita ingin tahu apa sih yang dimaksud ketidakpatuhan Kemendagri? Ternyata beliau sampaikan ketidakpatuhan ini dalam kapasitas melaksanakan dan mendorong penyelesaian permasalahan di Provinsi, Kabupaten/Kota,” tegas Hadi.

Dengan demikian, dikatakan Hadi, ketidakpatuhan yang dimaksudkan berkaitan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan di tingkat daerah.

“Jadi, bukan Kemendagri an sich sebagai lembaga Kementerian, namun pada kaitannya dengan fungsi Binwas (pembinaan dan pengawasan) di Kabupaten/Kota, di mana temuan atau rekomendasi itu tidak pula dikeluarkan oleh perwakilan Ombudsman di tingkat Provinsi, namun diterbitkan di tingkat Pusat,” kata Hadi.

Sementara itu Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu menilai ketidakpatuhan dimaksud merupakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman.

“Kami memandang ketidakpatuhan itu dalam tanda kutip fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Ombudsman, ini yang perlu untuk segera ditindaklanjuti,” kata Ninik.

Ninik juga mengaku menerima usulan terkait mekanisme pelaporan yang diterima Ombudsman untuk lebih detail dan jelas, sehingga diketahui mana yang menjadi kewenangan Pusat dan Daerah.

“Usulan yang menarik bahwa setiap pemeriksaan pelaporan yang masuk ke Ombudsman apakah itu di Perwakilan maupun di Pusat, akan diberikan ‘quote’ (kutipan) tembusan ke Kemendagri, sehingga Kemendagri secara terus-menerus memiliki update apa saja kasus yang masuk dan apa saja yang harus ditindaklanjuti,” ujar Ninik.[]

See also  Gus Halim Ajak Tokoh Adat Terlibat dalam Pengentasan Daerah Tertinggal

Berita Terkait

Menteri Dody Tinjau Prototipe Dapur BGN di Kebumen, Menjadi Standar Bagi Pembangunan 222 SPPG
Wamen Viva Yoga Dorong Lembaga Ekonomi Transmigrasi Tumbuh dan Menciptakan Aktivitas Berbagai Usaha
Hadirkan Manfaat Nyata bagi Warga Binaan melalui Program Nusakambangan Berdaya, PLN Peroleh Apresiasi dari Kementerian Imipas
Pertamina Dorong Kemandirian Siswa SMA Lewat Ajang Ganti Oli Gratis di Seluruh Indonesia
PT JJC Berbagi: Santunan Yatim hingga Bantuan Sembako
Wamen Viva Yoga Ajak APDESI Berdayakan Desa Transmigrasi
Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Kemendes PDT dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
Peringatan Hari Desa 2026 Targetkan Peningkatan Ekonomi Warga

Berita Terkait

Saturday, 22 November 2025 - 11:46 WIB

Menteri Dody Tinjau Prototipe Dapur BGN di Kebumen, Menjadi Standar Bagi Pembangunan 222 SPPG

Friday, 21 November 2025 - 12:47 WIB

Wamen Viva Yoga Dorong Lembaga Ekonomi Transmigrasi Tumbuh dan Menciptakan Aktivitas Berbagai Usaha

Friday, 21 November 2025 - 12:41 WIB

Hadirkan Manfaat Nyata bagi Warga Binaan melalui Program Nusakambangan Berdaya, PLN Peroleh Apresiasi dari Kementerian Imipas

Thursday, 20 November 2025 - 16:37 WIB

Pertamina Dorong Kemandirian Siswa SMA Lewat Ajang Ganti Oli Gratis di Seluruh Indonesia

Wednesday, 19 November 2025 - 22:21 WIB

PT JJC Berbagi: Santunan Yatim hingga Bantuan Sembako

Berita Terbaru