Hutama Karya Dorong Optimalisasi JTTS Terbangun Untuk Mendukung Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatra
daelpos.com – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) bersama PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinkronisasi Kebijakan dan Fasilitas Pemerintah terhadap Pembangunan Wilayah melalui Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)” di Jakarta, Kamis (11/12). Kegiatan ini menjadi forum lintas kementerian/lembaga untuk merumuskan langkah strategis untuk optimalisasi ruas terbangun dan kelanjutan pengusahaan JTTS, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), yang diharapkan menjadi penopang pemerataan pembangunan, melalui peningkatan konektivitas, serta penguatan pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra.
Pembangunan JTTS berada dalam rangkaian agenda strategis pemerintah, mulai dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025, fokus pembangunan infrastruktur 2014–2024, hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Arah ini sejalan dengan prioritas Asta Cita Presiden di sektor ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi, dengan harapan JTTS menjadi tulang punggung (backbone) konektivitas intra-island yang akan mendorong peningkatan dan pemerataan ekonomi Sumatra untuk mencapai target kontribusi pertumbuhan ekonomi pulau dalam upaya mendukung pertumbuhan nasional hingga 8 persen pada 2029. Turut hadir dalam FGD meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Danantara, dan Badan Pengatur (BP) BUMN.
Forum tersebut dibuka oleh Plt. Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I, mewakili Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kemenko IPK, yang menyampaikan arahan guna perumusan kebijakan kedepannya untuk optimalisasi ruas terbangun serta kelanjutan pembangunan JTTS.
“Kita akan terus bantu optimalisasi pemanfaatan ruas-ruas JTTS yang ada dan tentunya akan terus mengupayakan terlaksananya tahap atau stage 3. Melalui pengembangan wilayah-wilayah di sepanjang koridor, kita harapkan akan terbangun pusat-pusat ekonomi baru yang akan menjadi ungkitan untuk JTTS, dan sebaliknya JTTS akan menjadi pendorong kegiatan ekonomi dengan menyediakan konektivitas antara titik-titik penting dari kegiatan ekonomi, seperti bandara atau pelabuhan. Dan tentunya kita juga akan merumuskan langkah selanjutnya dari pembangunan JTTS dengan mempertimbangkan kebutuhan struktur ruang untuk menopang rencana pembangunan wilayah dari perspektif penataan ruang berkelanjutan” ujar Plt. Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I, Kemenko IPK, Syahrudin.
FGD ini dirancang untuk menyalurkan isu-isu yang muncul di daerah sebagai bahan merumuskan kebijakan kelanjutan JTTS sekaligus mengidentifikasi bentuk dukungan tiap kementerian/lembaga terhadap percepatan proyek. Dari forum ini, pemerintah menargetkan lahirnya arahan strategis terkait penugasan ruas-ruas JTTS serta langkah bersama untuk pendanaan, pembebasan lahan, perizinan, jaminan pembiayaan, dan penganggaran.
Peran Hutama Karya sebagai Pelaksana Penugasan
Sebagai badan usaha yang mendapat penugasan pengusahaan JTTS, Hutama Karya mendukung penuh pelaksanaan FGD. Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Moeharmein Zein, memaparkan bahwa keberlanjutan pembangunan JTTS menjadi faktor penting bagi peningkatan output perekonomian, pendapatan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor jalan tol, yang akan optimal apabila seluruh ruas saling terhubung dan kawasan pendukungnya berkembang secara terintegrasi.
Hutama Karya memaparkan bahwa berdasarkan penugasan pemerintah, total panjang JTTS yang ditugaskan untuk dibangun mencapai 2.848 km dan dibagi dalam empat tahap. Hingga November 2025, total panjang JTTS yang telah terbangun mencapai 987,74 km, termasuk ruas-ruas yang telah beroperasi serta ruas yang dikelola anak usaha.
Hutama Karya juga menyampaikan kemanfaatan pembangunan JTTS di Pulau Sumatra. Mengacu pada kajian “Dampak Ekonomi dan Sosial Jalan Tol Trans Sumatera” oleh CORE Indonesia (2024), pembangunan JTTS berkontribusi pada penambahan output sektoral di Sumatera sebesar Rp924,39 triliun, peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar Rp182,33 triliun, serta penambahan tenaga kerja sekitar 3,9 juta orang. Kajian tersebut juga mencatat kontribusi JTTS terhadap penurunan biaya logistik melalui penurunan waktu tempuh, jarak tempuh, dan biaya perjalanan.
Di lapangan, Hutama Karya masih berhadapan dengan sejumlah tantangan lintas sektor, mulai dari perencanaan dan penyiapan proyek, skema pembiayaan, pengadaan tanah, penanganan dampak sosial, hingga mekanisme jaminan pemerintah. Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui regulasi terbaru juga berpengaruh pada kepastian penugasan, arah pembiayaan, dan keberlanjutan ruas-ruas JTTS, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan antar kementerian/lembaga.
“Kelanjutan pengusahaan JTTS membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Dukungan itu mencakup percepatan pembebasan lahan, kepastian pendanaan dan regulasi dari Pemerintah Pusat, penyelarasan perizinan dan aspek teknis lintas kementerian/lembaga, serta peran Pemerintah Daerah dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan, agar manfaat ekonomi JTTS dapat dimaksimalkan,” jelasnya.
Melalui FGD ini, pemerintah bersama para pemangku kepentingan menargetkan terbangunnya keselarasan kebijakan dan kesinambungan pembangunan di Pulau Sumatra, khususnya pada koridor ekonomi di sepanjang JTTS. Sinergi regulasi dan dukungan pembiayaan yang lebih terarah diharapkan mempercepat penyelesaian ruas-ruas JTTS sekaligus menguatkan pengembangan kawasan sekitar jalan tol. Keberlanjutan pengusahaan JTTS juga membuka ruang lebih besar bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di koridor jalan tol. Sikap ini sejalan dengan peran Hutama Karya sebagai BUMN pengembang infrastruktur yang mendukung prioritas pembangunan nasional melalui proyek infrastruktur yang berorientasi jangka panjang dan berlandaskan komitmen pembangunan berkelanjutan.
