DAELPOS.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali mengumpulkan puluhan rektor dalam forum Perguruan Tinggi Desa (PERTIDES) untuk merumuskan konsep program Kampus Merdeka untuk Desa.
Kampus Merdeka untuk Desa merupakan program baru Kemendes PDTT kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang baru meluncurkan Kampus Merdeka.
Dalam program tersebut mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar program studi (prodi) seperti pengabdian di desa selama tiga semester.
“Kita kumpulkan PERTIDES ini, kita ajak diskusi selama dua hari, bagaimana implementasi program Kampus Merdeka khususnya project desa di dalam pelaksanaan pembangunan desa,” kata Halim di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).
Menteri Halim menjelaskan secara garis besar tentang Kampus Merdeka untuk Desa. Pasalnya, melalui program tersebut Kepala Desa yang berprestasi bisa mendapat penghargaan berupa gelar sarjana dari Perguruan Tinggi tertentu.
“Satu priode Kepala Desa itu kan 6 tahun, kalau start masuk Perguruan Tinggi kemudian kinerjanya dikonsultasikan, ada pembimbingan dan dia berprestasi, saya mengusulkan agar diberi apresiasi dalam bentuk wisuda S1,” imbuh Menteri Halim.
Selanjutnya Menteri Halim juga mengusulkan kepada Kemendikbud agar pengabdian mahasiswa di desa bisa menjadi pengganti skripsi. Mahasiswa diberi kebebasan memilih skripsi atau pengabdian di sebuah desa sebagai syarat kelulusan.
“Bagaimana kalau tugas akhirnya boleh digantikan dengan pengabdian di desa selama empat bulan, selesai itu kinerjanya diverifikasi kemudian lulus,” terangnya.
Sekedar informasi, teknik mengenai Kampus Merdeka untuk Desa tersebut sedang dibahas lebih lanjut oleh para rektor yang tergabung dalam forum PERTIDES.
Menteri Halim berharap dalam dua hari kedepan bisa rampung sehingga segera diterapkan. []






![[19.19, 14/2/2026] Andhanto Nusantara Power: Siaran Pers No.3/II/2026/PLNNP/BidCom
PLN Nusantara Power Gandeng TNI Lindungi Pemukiman Warga Melalui Normalisasi Aliran Sungai Tondano
Minahasa, 14 Februari 2026 — PT PLN Nusantara Power (PLN NP) melalui Unit Pembangkitan (UP) Minahasa bergerak cepat mengantisipasi ancaman banjir di wilayah Sulawesi Utara dengan merampungkan pengerukan sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano. Langkah nyata yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026 ini bertujuan memastikan warga di sekitar bantaran sungai dapat merasa lebih aman saat menghadapi puncak musim penghujan yang diperkirakan berlangsung pada periode Mei- Juni dan November- Desember.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan, khususnya dalam aspek perlindungan ekosistem perairan dan pengurangan risiko banjir akibat sedimentasi. Pengerukan dilakukan guna menjaga kapasitas tampung dan kelancaran aliran air, terutama menghadapi peningkatan intensitas curah hujan pada musim penghujan.
Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah menyampaikan arah perusahaan dalam penerapan ESG di seluruh unit pembangkitnya.
“Bagi kami, keandalan listrik harus berjalan beriringan dengan rasa aman masyarakat. Pengerukan DAS Tondano ini bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan upaya kami melindungi ruang hidup warga dari risiko luapan air. Kami ingin kehadiran PLTA memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung di setiap keluarga,](https://daelpos.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-14-at-19.20.04-225x129.jpeg)

