daelpos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Sidang Debottlenecking ke-5 yang digelar di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (13/3). Sidang ini membahas sejumlah persoalan perizinan dan hambatan investasi yang dihadapi pelaku usaha di berbagai sektor.
Pada agenda pertama, sidang menyoroti permasalahan perizinan impor bahan peledak berupa ammonium nitrat oleh PT Samator Indogas Tbk. Bahan tersebut merupakan komponen penting dalam produksi gas N2O atau gas bius yang digunakan untuk kebutuhan medis.
Dalam agenda kedua, pemerintah membahas aduan terkait proses pengurusan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
Tiga perusahaan melaporkan kendala tersebut, yakni PT Nakshatra Exim International, PT Eleganza Tile Indonesia, dan PT Kairos Indah Sejahtera. Mereka mengeluhkan proses sertifikasi yang dinilai masih memakan waktu dan menghambat aktivitas usaha.
Sementara itu pada agenda ketiga, PT Galang Bumi Industri menyampaikan pengaduan terkait belum terbitnya Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Rekomendasi tersebut diperlukan untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN) di Batam sekaligus mendorong realisasi investasi di kawasan tersebut.
Melalui forum debottlenecking ini, pemerintah berupaya mencari solusi atas berbagai hambatan administratif yang dihadapi dunia usaha. Harapannya, proses investasi dan kegiatan industri dapat berjalan lebih cepat dan optimal.
