daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agar seluruh proyek dapat rampung pada Juni 2026, sehingga siap digunakan saat tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang.
Upaya percepatan tersebut dibahas Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat koordinasi bersama tujuh BUMN Karya selaku kontraktor pelaksana pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Menteri Dody menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan modern.
“Pembangunan semua Sekolah Rakyat Tahap II ini harus dipastikan bisa selesai seluruhnya pada bulan Juni, sebelum mulai tahun ajaran baru pada bulan Juli,” kata Menteri Dody.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan memiliki kapasitas hingga 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dody juga menyoroti sejumlah lokasi pembangunan di berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan percepatan pekerjaan berjalan sesuai target.
Menteri Dody mendorong percepatan penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari akses konstruksi, mobilisasi material, kebutuhan tenaga kerja serta kesiapan infrastruktur pendukung guna memastikan seluruh tahapan proyek pembangunan dapat berjalan sesuai target.
“Tetap utamakan kualitas dalam pembangunannya, baik dari segi material maupun struktur bangunannya, karena bangunan sekolah ini harus bisa bertahan untuk dimanfaatkan minimal selama 20 tahun,” katanya.
Menteri Dody juga mendorong seluruh BUMN Karya memperkuat sinergi dengan Kementerian PU, khususnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta pemerintah daerah setempat agar pembangunan dapat selesai tepat waktu.
Kementerian PU optimistis percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II akan memperluas akses pendidikan yang berkualitas sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di berbagai daerah. (*)
