dae;lpos.com – Ketua Komite IV DPD RI, Nawardi, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang langsung menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Sidang Paripurna.
Menurut Nawardi, kehadiran langsung Presiden menjadi tradisi baru ketatanegaraan yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga transparansi arah ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Ini bukan sekadar seremoni. Presiden hadir langsung memberikan kepastian arah ekonomi bangsa di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi dunia yang tidak menentu,” ujar Nawardi dalam keterangannya.
Ia menilai, langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan APBN tidak hanya dipandang sebagai dokumen keuangan negara, tetapi instrumen perjuangan untuk memperkuat ekonomi rakyat.
Komite IV DPD RI juga mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF RAPBN 2027 yang dipatok di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Nawardi menilai arah kebijakan fiskal yang menempatkan sektor perdesaan, kedaulatan pangan, hingga konektivitas daerah sebagai prioritas nasional merupakan langkah tepat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan.
“Pembangunan tidak boleh lagi Jakarta-sentris atau Jawa-sentris. Belanja negara harus benar-benar mengalir ke daerah terpencil, wilayah perbatasan, dan kawasan pesisir,” tegasnya.
Ia berharap anggaran negara mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi akar rumput, termasuk membantu petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal lewat perbaikan infrastruktur serta akses pasar.
Selain itu, Nawardi memberi perhatian khusus pada keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM Ultra Mikro dalam RAPBN 2027.
Menurutnya, selama ini jutaan pelaku usaha ultra mikro menjadi penyelamat ekonomi nasional saat krisis, namun masih kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha.
“Negara wajib hadir melakukan intervensi fiskal agar pelaku usaha ultra mikro seperti pedagang pasar, penjual sayur, hingga perajin rumahan bisa tumbuh berdampingan dengan pengusaha besar,” katanya.
Nawardi juga menyambut baik rencana pemerintah menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memperluas akses pembiayaan bagi sektor ultra mikro.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi solusi konkret untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan pinjaman online ilegal.
“Penurunan bunga KUR akan sangat membantu rakyat kecil menekan biaya modal usaha. Tapi perbankan jangan mempersulit masyarakat dengan birokrasi berbelit,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Nawardi menegaskan Komite IV DPD RI akan mengawal ketat pembahasan RAPBN 2027 agar seluruh janji pemerintah benar-benar terealisasi hingga ke daerah.
“Kami ingin APBN 2027 benar-benar menjadi dokumen peradaban yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
