daelpos.com – Anggota MPR RI/DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyerukan agar bangsa ini melakukan rekonstruksi total arsitektur hukum dan ekonomi nasional. Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan LaNyalla. Pada acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin (22/6/2026).
LaNyalla menyebut jika kita benar-benar bertekad mewujudkan sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila, maka hanya satu jalan yang harus kita lakukan, yaitu rekonstruksi total arsitektur hukum dan ekonomi nasional Indonesia.
“Perubahan arah ideologis dari ekonomi berbasis pasar dominan menuju ekonomi konstitusional berbasis kepentingan rakyat, yang sekarang dijalankan Presiden Prabowo mengandung konsekuensi perombakan puluhan undang-undang hasil Reformasi yang pro pasar dan liberal,” kata LaNyalla di hadapan ratusan peserta dari berbagai organisasi yang terdiri dari Pemuda Pancasila, komunitas buruh, petani, nelayan dan aktivis perempuan Surabaya.
Ketua DPD RI ke-5 itu tak menampik langkah tersebut akan menghasilkan perlawanan atau penolakan, baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Perlawanan itulah yang saat ini menurut LaNyalla yang membuat bangsa ini mengalami turbulensi ekonomi.
“Presiden Prabowo pasti tahu akan ada perlawanan. Dari dalam maupun dari luar negeri. Karena mereka yang melawan pasti sudah menjadi penikmat kekayaan Indonesia selama ini. Jadi tidak heran kalau dana asing keluar dan muncul tagar ‘Sell Indonesia’, tukas LaNyalla.
Dan perlawanan itu, sambungnya, diperparah dengan mental korup para pemegang amanah kekuasaan dari orang-orang yang dipercaya Presiden untuk menjalankan garis besar kebijakan yang diarahkan Presiden. Itulah mengapa negara ini hiruk pikuk belakangan ini. Karena pembantu Presiden tidak menerjemahkan dengan tepat, malah korupsi.
LaNyalla memaparkan, sebagai negara yang diberkahi dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, tentu Indonesia menjadi incaran negara-negara yang berwatak predatorik. “Negara-negara yang ingin menguasai dan memiliki sumber daya tersebut. Ini sudah terbukti dengan masuknya VOC hingga masa penjajahan Belanda, sehingga Indonesia menjadi negara koloni Belanda,” paparnya.
Setelah perang dunia kedua dinyatakan selesai pada bulan Mei 1945, negara-negara tersebut ternyata tidak berhenti untuk menguasai negara-negara yang baru merdeka dan berkembang, termasuk Indonesia. “Mulailah mereka menyusun strategi kolonialisme baru. Tanpa panjajahan fisik. Itulah konsep Neo-Kolonialisme yang semakin mendapat angin segar dengan lahirnya paradigma Neo-Liberalisme,” katanya.
Hingga kini, negara-negara ini tetap ingin menguasai Indonesia. Sumber Daya Alam diangkut ke luar negeri. Lalu produk jadi yang mereka olah di luar negeri masuk kembali ke Indonesia untuk kita beli. “Lalu keuntungan mereka dimasukkan lagi ke Indonesia sebagai tawaran utang dan Penanaman Modal Asing. Begitu siklusnya. Dan kerakusan mereka tidak berhenti di situ. Mereka menjalankan praktik kejahatan fiskal melalui tiga skenario jahat,” jelasnya.
Pertama adalah Under-Pricing, yaitu siasat di mana korporasi sengaja menjual komoditas nasional kepada perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Tindakan ini kemudian dilegitimasi melalui instrumen kedua, yakni UnderInvoicing, yaitu manipulasi pencatatan nilai faktur ekspor agar tampak legal secara formalitas di atas kertas.
“Padahal sesungguhnya terjadi distorsi nilai yang besar. Seluruh rangkaian ini bermuara pada skema ketiga, yaitu: Transfer-Pricing yang agresif, yang secara sengaja menggeser keuntungan global ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak sangat rendah demi menghindari kewajiban kontribusi domestik,” ulas LaNyalla.
“Inilah yang sekarang diperangi oleh Presiden Prabowo, dengan cara membelokkan kemudi kapal Indonesia menuju paradigma Ekonomi Pancasila. Sekaligus untuk mewujudkan substansi demokrasi di Indonesia, yaitu keadaulatan dan keadilan sosial,” ungkap Anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia itu.
Ia mengaku dapat memahami keresahan mahasiswa di Indonesia belakangan ini, sehingga para mahasiswa menggelar aksi turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi. Tetapi ia juga berharap, para mahasiswa bisa membedakan antara fakta dan narasi.
“Fakta adalah kejadian. Sedangkan narasi adalah cara kejadian itu diceritakan. Faktanya, ekonomi Indonesia memang terguncang, karena ada perlawanan. Tetapi narasinya menjadi Indonesia bangkrut. Indonesia akan collaps. Indonesia bubar, dan sebagainya,” ujar LaNyalla.
Sebagai intelektual, harapnya, mahasiswa harus selalu menguji hipotesa dengan pertanyaan. Siapa yang membuat narasi? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Siapa yang mendanai? Karena dalam setiap perang narasi selalu ada kepentingan yang bekerja. Ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik dan ada juga kepentingan geopolitik.
Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan agar intelektual tidak boleh menjadi konsumen narasi. “Kita harus menjadi penguji narasi. Jangan mudah menjadi oposisi. Tetapi jangan pula mudah menjadi pendukung. Jadilah penimbang. Jadilah generasi yang meluruskan dan memperjuangkan cita-cita bangsa dan negara ini,” kata LaNyalla mengingatkan.
Sebab pada akhirnya, LaNyalla menyebut pertarungan terbesar bangsa ini bukan antara pemerintah dan oposisi. “Pertarungan terbesar kita adalah menentukan apakah Indonesia akan terus berjalan mengikuti logika pasar global yang menempatkan rakyat sebagai obyek, atau kembali kepada Ekonomi Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan,” demikian LaNyalla.
Salah satu peserta dalam kegiatan itu, Samsurin meminta kepada pemerintah untuk mengaktifkan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke tingkat daerah. Sebab, katanya, acapkali Pancasila hanya lip service belaka ketika dihadapkan pada realitas lapangan.
“Pancasila ada di benak kita, tapi tidak secara praksis. Dengan kata lain, secara materi kita paham dan tahu apa itu Pancasila, namun tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari fakta tersebut, saya kira perlu dan sangat penting agar BPIP bisa dihadirkan hingga ke tingkat daerah,” kata aktivis pemuda di Kota Surabaya tersebut.(*)
