daelpos.com – Pemerintah terus mendorong optimalisasi kawasan transmigrasi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka lapangan kerja baru. Salah satunya melalui program pencetakan sawah baru di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengatakan, Malut mendapat target pencetakan sawah baru seluas 10.000 hektare. Namun, hingga kini realisasinya baru sekitar 1.900 hektare.
Hal tersebut disampaikan Viva Yoga saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dengan Pemerintah Provinsi Malut dan pemerintah daerah yang memiliki kawasan transmigrasi, di Kota Ternate, Malut, Jumat (21/8/2026).
“Peluang cetak sawah baru masih sangat besar jika dapat memaksimalkan lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada dan masih belum produktif,” ujar Viva Yoga.
Menurutnya, kawasan transmigrasi yang lahannya belum produktif dapat menjadi salah satu sumber untuk mengejar target pencetakan sawah tersebut.
Bila pemerintah daerah sepakat membuka lahan sawah baru, Kementrans akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mendukung pelaksanaannya.
“Bila pemerintah daerah sepakat membuka lahan cetak sawah baru, selanjutnya akan kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian,” jelasnya.
Viva Yoga menegaskan, pencetakan sawah baru tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan swasembada beras. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja.
“Tenaga kerjanya bisa memanfaatkan dari masyarakat setempat atau lokal,” tuturnya.
Atasi Ketergantungan Pasokan Beras
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi sektor pertanian di kawasan transmigrasi. Mulai dari keterbatasan irigasi, banjir hingga persoalan limbah pertambangan.
Kondisi tersebut membuat produksi beras dari kawasan transmigrasi belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Akibatnya, kebutuhan beras dan sejumlah bahan pokok, khususnya di Ternate, masih harus didatangkan dari provinsi lain.
“Dari rakor inilah kita serap dan dengar apa saja keluhan dari kawasan transmigrasi di Malut,” kata Viva Yoga.
Karena itu, ia menekankan pencetakan sawah harus dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur pendukung.
Menurutnya, hamparan sawah baru harus dilengkapi saluran irigasi, bendungan dan sumber air yang memadai.
“Jangan sampai cetak sawah lalu tidak ada saluran irigasi dan bendungan,” tegasnya.
“Jadi saat cetak sawah, juga akan dibangun saluran irigasi dan bendungan untuk menyediakan air,” sambungnya.
Viva Yoga menambahkan, pencetakan sawah di luar Pulau Jawa menjadi penting untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian nasional. Sebab, lahan sawah di Jawa terus menghadapi tekanan alih fungsi.
“Sawah-sawah di Jawa banyak beralih menjadi perumahan, pabrik, jalan, dan fasilitas umum lainnya,” ungkapnya.
Untuk memastikan pengembangan kawasan transmigrasi berjalan optimal, Kementrans akan bersinergi dengan sejumlah kementerian teknis.
Di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Pemprov Malut Samsuddin Abdul Kadir, para kepala dinas yang membidangi transmigrasi, serta sekretaris daerah dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur dan Pulau Morotai.
Samsuddin menyambut positif rakor tersebut. Menurutnya, pertemuan menjadi efektif karena berbagai persoalan di lapangan dapat langsung disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Rakor sangat efektif karena langsung didengarkan oleh Bapak Wakil Menteri,” ujarnya.
Samsuddin juga menyebut program transmigrasi memberikan manfaat bagi Malut, khususnya dalam pengembangan pertanian dan produksi beras.
“Malut sangat bersyukur dengan adanya transmigrasi sebab dengan program itu provinsi ini bisa menghasilkan beras sendiri,” ungkapnya.
Bahkan, kebiasaan bercocok tanam padi yang dibawa para transmigran turut diikuti masyarakat lokal.
“Adanya transmigran yang bercocok padi di sawah, kebiasaan itu juga menular ke masyarakat lokal,” katanya.
Ke depan, Pemprov Malut berkomitmen meningkatkan produksi beras agar kebutuhan pangan daerah dapat dipenuhi secara mandiri sekaligus berkontribusi terhadap target swasembada beras nasional.
