daelpos.com — Kementerian Transmigrasi mengarahkan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang membuka pekerjaan produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal, serta menarik investasi.
Transformasi tersebut dinilai semakin relevan di tengah perubahan ekonomi dan geopolitik global. Professor of Economics dari Adam Smith Business School, University of Glasgow, Prof. Soner Başkaya, menyebut transmigrasi sebagai “the right programme at the right time.”
Menurut Prof. Başkaya, posisi politik Indonesia yang relatif netral, letaknya yang strategis pada jalur perdagangan dunia, serta kekayaan sumber daya alam menempatkan Indonesia pada posisi yang menguntungkan di tengah perubahan rantai pasok global.
“Posisi Indonesia saat ini sangat menguntungkan di mata dunia. Indonesia memiliki posisi politik yang relatif netral, jalur perdagangan yang strategis, serta kekayaan alam penting seperti nikel yang sangat dibutuhkan industri masa depan, mulai dari baterai hingga kendaraan listrik,” kata Prof. Başkaya dalam Transmigration Executive Dialogue (TED) bertajuk “Dari Transmigrasi Menuju Transformasi Regional yang Produktif” di Jakarta, Senin (24/8).
Namun, peluang tersebut harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Investasi yang masuk ke kawasan transmigrasi tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus menciptakan pekerjaan, meningkatkan keterampilan warga, menggerakkan usaha lokal, dan membangun hubungan dengan industri serta pasar yang lebih luas.
Prof. Başkaya menilai kawasan transmigrasi perlu didukung pusat pengolahan hasil bumi, jaringan logistik, fasilitas modern, akses pembiayaan, dan ekosistem inovasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat dari proses produksi dan rantai nilai yang lebih panjang.
Pendekatan baru transmigrasi, menurutnya, dapat menjadi instrumen untuk menghidupkan kawasan, menarik investasi dan talenta, serta mendorong penyebaran ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah menciptakan kawasan yang produktif, berkembang, dan menarik untuk menjadi tempat bekerja maupun membangun kehidupan.
Bagi masyarakat, perubahan tersebut berarti terbukanya lebih banyak pilihan pekerjaan tanpa harus selalu berpindah ke kota besar. Petani dan pelaku UMKM juga berpeluang memperoleh teknologi, pembiayaan, mitra usaha, dan akses pasar yang lebih luas.
Prof. Başkaya mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi tersebut tidak cukup dinilai dari besarnya investasi yang diumumkan atau banyaknya program yang dijalankan. Ukuran utamanya adalah perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti bertambahnya pekerjaan produktif, meningkatnya pendapatan dan keterampilan warga, tumbuhnya usaha lokal, serta berkembangnya perekonomian daerah secara berkelanjutan.
Pandangan tersebut sejalan dengan paradigma baru yang dikembangkan Kementerian Transmigrasi. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa pembangunan kegiatan ekonomi harus mendahului perpindahan penduduk.
“Masa depan transmigrasi bukan memindahkan orang terlebih dahulu lalu berharap peluang ekonomi menyusul. Kita harus menciptakan peluang ekonomi, menyiapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baru mobilitas penduduk mengikuti secara sukarela, aman, dan dengan kepastian masa depan,” kata Menteri Iftitah.
Menurutnya, masyarakat akan datang dan menetap secara sukarela apabila suatu kawasan menawarkan pekerjaan, peluang usaha, infrastruktur, dan prospek kehidupan yang lebih baik. Karena itu, kawasan transmigrasi harus dibangun sebagai ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat, lahan, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, industri, dan pasar.
Ekosistem tersebut harus mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari riset dan pembibitan, produksi, pengolahan, pengemasan, logistik, hingga pemasaran. Dengan pendekatan ini, lebih banyak nilai tambah dapat diciptakan di dalam kawasan dan dinikmati oleh masyarakat setempat.
Menteri Iftitah mencontohkan tingginya konsumsi durian di China yang nilainya mencapai sekitar Rp137 triliun per tahun. Besarnya pasar tersebut tidak seharusnya hanya menjadi peluang untuk mengekspor komoditas mentah, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun ekosistem industri durian di Indonesia.
“Kita tidak boleh berhenti pada menanam dan mengekspor komoditas mentah. Kita harus membangun seluruh ekosistem ekonominya di Indonesia, mulai dari riset dan pembibitan hingga budidaya, pengolahan, logistik, produk hilir, dan pemasaran global,” ujarnya.
Paradigma baru tersebut dijalankan melalui lima program unggulan Kementerian Transmigrasi. Trans Tuntas memberikan kepastian hukum atas lahan; Trans Lokal memastikan masyarakat setempat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat pembangunan; Trans Patriot menghadirkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi ke kawasan; Trans Karya Nusantara mendorong investasi dan penciptaan pekerjaan sebelum perpindahan penduduk; sedangkan Trans Gotong Royong memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Semangat Trans Gotong Royong terlihat dari kehadiran perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BPKP, Danantara Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sepuluh perguruan tinggi mitra, dunia usaha, mitra pembangunan, serta masyarakat umum dalam TED.
“Transmigrasi hari ini tidak bisa berjalan sendirian. Kepastian lahan, infrastruktur, konektivitas, energi, investasi, pasar, tata kelola, dan sumber daya manusia harus dibangun bersama dalam satu ekosistem,” tegas Menteri Iftitah.
Ia juga menyampaikan pesan kepada 1.476 Patriot yang tengah bertugas di 53 kawasan transmigrasi prioritas di seluruh Indonesia. Para Patriot diharapkan tidak hanya menghasilkan penelitian dan laporan, tetapi juga memahami potensi, menemukan persoalan nyata, menerapkan ilmu pengetahuan, mendampingi masyarakat, serta menghubungkan potensi lokal dengan teknologi, industri, investasi, dan pasar.
“Para Patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan. Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” ujarnya.
Menteri Iftitah menegaskan bahwa pembangunan kawasan tidak boleh menggusur atau menjadikan masyarakat lokal sebagai penonton. Masyarakat setempat harus menjadi tuan rumah, pelaku utama, dan penerima manfaat pembangunan.
Investasi dan industri perlu tumbuh, tetapi nilai tambah, pekerjaan, pengetahuan, serta kesejahteraan juga harus tumbuh di daerah tersebut.
Melalui TED, Kementerian Transmigrasi menghadirkan perspektif ekonomi internasional untuk menguji sekaligus memperkuat arah transformasi transmigrasi.
“Kita tidak hanya ingin Prof. Başkaya mendukung gagasan kita. Kita juga ingin beliau menantang asumsi kita, menunjukkan risiko yang mungkin belum kita lihat, dan membantu kita memahami apa yang harus dilakukan agar transformasi ini benar-benar berhasil,” kata Menteri Iftitah.
Keberhasilan transmigrasi tidak lagi hanya diukur dari jumlah penduduk yang dipindahkan atau luas lahan yang dialokasikan, tetapi dari nilai tambah yang tercipta, pekerjaan produktif yang tersedia, peningkatan pendapatan warga, pertumbuhan usaha lokal, partisipasi masyarakat setempat, serta kemampuan kawasan untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, transmigrasi tidak lagi dimulai dengan memindahkan penduduk, melainkan dengan membangun alasan ekonomi yang kuat agar suatu wilayah layak didatangi, dihuni, dan dikembangkan.
Prof. Soner Başkaya merupakan Professor of Economics dan Head of Economics Subject di Adam Smith Business School, University of Glasgow. Bidang keahliannya meliputi makroekonomi, ekonomi moneter, stabilitas keuangan, ekonometrika terapan, dan ekonomi tenaga kerja.
