daelpos.com – Perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi dan hiburan membuat persaingan industri penyiaran semakin ketat. Namun, persaingan tersebut diingatkan tidak boleh mengorbankan kualitas siaran.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap media. KPI juga diminta memastikan penyiaran tetap menjadi ruang publik yang sehat, berkualitas, dan relevan.
Hal tersebut disampaikan Meutya saat memimpin Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pengukuhan Anggota KPI Pusat Periode 2026-2029 di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
“Perubahan pola menonton masyarakat membawa konsekuensi pada peran KPI yang harus semakin tegas sekaligus adaptif. KPI tidak boleh menjadi pengawas semata, tetapi harus mampu membantu industri menciptakan persaingan yang sehat dan setara tanpa mematikan inovasi di ekosistem penyiaran,” kata Meutya.
Meutya mengatakan tantangan yang dihadapi KPI ke depan semakin kompleks seiring berkembangnya era digital dan new media.
Menurutnya, KPI tidak hanya dituntut mampu mengawasi isi siaran, tetapi juga memahami perubahan teknologi dan perilaku audiens.
KPI, lanjut dia, memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Salah satunya dengan mendorong ekosistem penyiaran yang mampu menjauhkan masyarakat dari disinformasi, manipulasi informasi, serta konten yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
“Ada dua prinsip yang harus dijaga yakni diversity of content (keberagaman konten) dan diversity of ownership (keberagaman kepemilikan). Itu penting karena target indeks kualitas siaran 3,2 pada 2026 dan 3,35 pada 2029 wajib dicapai,” tegasnya.
Jurnalisme Berkualitas Jadi Pembeda
Meutya menilai banjir informasi yang terjadi saat ini membuat masyarakat memiliki semakin banyak pilihan sumber informasi. Kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga penyiaran untuk mempertahankan kepercayaan publik.
Menurutnya, keunggulan lembaga penyiaran tidak semata-mata terletak pada kemampuan menarik perhatian audiens. Lebih dari itu, lembaga penyiaran harus mampu menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, berimbang, dan memiliki konteks.
“Jurnalisme berkualitas harus menjadi pembeda. Lembaga penyiaran harus hadir sebagai ruang yang membantu masyarakat memahami persoalan, bukan malah memperbanyak kegaduhan di tengah publik,” ujarnya.
Meutya menekankan kepercayaan merupakan modal penting bagi keberlangsungan industri media.
Karena itu, lembaga penyiaran diminta terus menjaga profesionalisme dan integritas jurnalistik meski menghadapi persaingan yang semakin ketat.
“Persaingan memang harus sehat, tetapi kualitas jangan pernah menjadi korban. Kredibilitas adalah aset jangka panjang. Jangan sampai kompetisi justru menghasilkan konten yang semakin sensasional, dangkal, atau sekadar mengejar kontroversi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan posisi lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab publik yang besar. Pasalnya, industri penyiaran menggunakan sumber daya frekuensi yang berada dalam ranah publik.
Karena itu, pemanfaatan frekuensi harus diikuti dengan tanggung jawab untuk menghadirkan konten yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
KPI Diminta Pahami Streaming hingga Lintas Platform
Memasuki periode 2026-2029, Meutya meminta anggota KPI memperdalam pemahaman mengenai perkembangan teknologi dan perubahan perilaku audiens.
Pengawasan penyiaran, kata dia, tidak bisa lagi hanya berfokus pada model penyiaran konvensional.
KPI perlu memahami perkembangan layanan streaming, konten lintas platform, hingga perubahan model bisnis media yang ikut membentuk pola konsumsi informasi masyarakat.
“KPI perlu menjadi regulator yang tegas, adil, transparan, dan adaptif. Pengawasan tetap penting, tetapi pembinaan dan dialog dengan industri juga diperlukan agar regulasi dapat memberikan kepastian sekaligus ruang bagi inovasi,” tutur Meutya.
Menurutnya, persaingan yang sehat membutuhkan level playing field. Dengan demikian, setiap pelaku industri memiliki kesempatan untuk berkembang dengan tetap memenuhi standar dan tanggung jawab penyiaran.
Di sisi lain, Meutya meminta KPI bersama lembaga penyiaran terus menempatkan kepentingan publik sebagai perhatian utama.
Hal itu antara lain diwujudkan melalui penyediaan konten yang aman dan ramah bagi anak, penguatan keberagaman budaya, serta program yang memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Di tengah banjir konten, tugas kita bukan sekadar memastikan masyarakat mendapatkan tontonan. Tugas kita adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi dan hiburan yang berkualitas,” katanya.
Kualitas Jangan Jadi Korban
Meutya berharap KPI periode 2026-2029 mampu memperkuat penyiaran nasional sebagai industri yang inovatif sekaligus memiliki tanggung jawab publik.
Menurutnya, KPI tidak cukup hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan.
KPI juga harus mampu menjadi mitra strategis bagi industri dalam membangun ekosistem penyiaran yang sehat, kompetitif, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“KPI ke depan tidak cukup hanya menjaga apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan. KPI harus ikut memastikan bahwa di tengah persaingan yang semakin ketat, kualitas tetap menjadi keunggulan utama penyiaran Indonesia,” pungkas Meutya.
