daelpos.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Senator asal Jatim ini menilai sosok Gus Kikin sebagai figur yang tepat untuk menjawab harapan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan peran historis dan ekonomi NU bagi bangsa.
Dalam pidato penutupan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Presiden Prabowo menaruh harapan besar agar NU terus menjadi penentu stabilitas nasional, perdamaian, serta bersinergi mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang menyentuh hingga ke akar rumput.
LaNyalla menegaskan bahwa profil Gus Kikin yang memadukan kapasitas ulama dan wirausahawan sangat relevan untuk menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo tersebut ke dalam kerja nyata organisasi.
“Harapan Presiden bahwa ‘tidak ada kemakmuran tanpa keadilan’, serta dorongan kuat untuk memberdayakan jaringan pesantren, menemukan momentumnya pada kepemimpinan Gus Kikin. Dengan latar belakang beliau, PBNU akan semakin solid mengawal keadilan ekonomi dan memastikan program-program kesejahteraan umat terdistribusi secara merata di seluruh pelosok negeri,” tegas LaNyalla, Senin (31/8/2026).
Optimisme tersebut didasarkan pada rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, dan kiprah strategis Gus Kikin, yang memiliki akar tradisi keulamaan yang kuat dan dipadu dengan jiwa entrepreneurship yang ditunjukkan saat menjadi pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur tahun 2000 hingga 2013.
“Gus Kikin juga konsisten menyerukan pesan perdamaian, mengedepankan ukhuwah, dan menunjukkan kepatuhan mutlak pada nilai-nilai luhur kiai sepuh. Sikap pengayom ini memperkokoh posisi NU sebagai jangkar rekonsiliasi yang diterima oleh semua pihak,” tukas Ketua DPD RI ke-5 itu.
Di akhir pernyataannya, anggota Dewan Penasehat KADIN Indonesia itu menegaskan kesiapannya sebagai wakil daerah di DPD RI untuk terus menjalin sinergi strategis dengan kepengurusan PBNU yang baru. Kolaborasi ini diarahkan untuk mengawal kebijakan-kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan kerakyatan dan memastikan pemberdayaan umat berjalan optimal.(*)
