Dwi Ajeng Soroti Penguatan BPK RI Hadapi Kompleksitas Pengawasan Keuangan Negara

Monday, 5 October 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau, Dwi Ajeng Sekar Respaty, SH., M.Kn. / foto ist

Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau, Dwi Ajeng Sekar Respaty, SH., M.Kn. / foto ist

daelpos.com – Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau, Dwi Ajeng Sekar Respaty, SH., M.Kn., menyoroti pentingnya penguatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam menghadapi semakin kompleksnya tantangan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara.

Hal itu disampaikan Dwi Ajeng saat Anggota DPD RI Komite IV mendalami gagasan dan kapasitas para calon Anggota BPK RI pada dua hari proses pendalaman yang dilaksanakan di Jakarta, 26 – 27 September 2026.

Menurut Dwi Ajeng, penguatan BPK tidak cukup hanya ditopang oleh kapasitas teknis pemeriksaan, tetapi juga perlu diarahkan pada kemampuan lembaga dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara dan daerah secara berkelanjutan.

“Kita tidak hanya melihat kemampuan teknis pemeriksaan, tetapi juga bagaimana BPK dapat memastikan hasil pemeriksaan memberikan manfaat nyata bagi perbaikan tata kelola keuangan negara dan daerah,” ujar Dwi Ajeng.

Ia menilai, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks membutuhkan lembaga pemeriksa yang memiliki kapasitas kuat, kredibel, serta mampu menjaga kualitas dan relevansi fungsi pemeriksaan. Karena itu, pendalaman terhadap kapasitas dan gagasan para calon Anggota BPK menjadi bagian penting untuk memastikan kepemimpinan BPK ke depan mampu menjawab tantangan tersebut.

Selain kapasitas, Dwi Ajeng menekankan pentingnya integritas dan independensi sebagai fondasi dalam menjalankan mandat BPK.

“BPK yang kuat membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas dan independen. Dua hal ini menjadi fondasi penting agar fungsi pemeriksaan keuangan negara dapat berjalan secara kredibel dan memberikan kepercayaan publik,” tegasnya.

Dwi Ajeng menambahkan, proses pendalaman calon Anggota BPK merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan DPD RI untuk melihat secara menyeluruh kapasitas, gagasan, serta komitmen para calon dalam memperkuat fungsi pemeriksaan dan tata kelola keuangan negara.

See also  Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang KCIC Pakai APBN, Anis Byarwati: Sudah Tepat!

Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, Komite IV DPD RI menetapkan 10 calon untuk mengisi dua jabatan Anggota BPK RI periode 2026–2031 yang akan direkomendasikan kepada DPR RI.

Berita Terkait

Menteri Dody Instruksikan Seluruh Jajaran Siaga Bencana Menghadapi Musim Hujan
Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri
Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi
Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi
BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara
Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Menteri Dody Instruksikan Seluruh Jajaran Siaga Bencana Menghadapi Musim Hujan

Friday, 20 November 2026 - 19:04 WIB

Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri

Friday, 20 November 2026 - 18:47 WIB

Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi

Friday, 20 November 2026 - 18:40 WIB

Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi

Thursday, 19 November 2026 - 16:18 WIB

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB