DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menunjukkan ketegasannya soal pencairan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020. Hal ini terlihat dari kunjungan kerjanya untuk jemput bola mengecek kesiapan daerah, terutama daerah yang belum mencairkan NPHD-nya secara tuntas.
Sama halnya dengan acara yang dihadirinya dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19, Kamis (09/07/2020) di Royal Resto and Function Hall, ia juga menyinggung terkait pencairan NPHD yang belum tuntas.
“Saya mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya, karena untuk semua itu harus pakai uang, maka KPU dan Bawaslu ya mereka kalau bekerja betul-betul ya harus dilengkapi dengan anggaran yang cukup, untuk operasional mereka,” kata Mendagri.
Di samping memuji daerah yang telah mencairkan NPHD-nya 100 persen, ia juga menyayangkan pencairan NPHD di Maluku Utara yang dinilainya merah.
“Begitu saya melihat data-data di Maluku Utara, saya terus terang prihatin, Maluku Utara ini merahnya banyak banget, yang 100 persen itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu, untuk aparat keamanannya baru 35 persen, okelah tapi ada hijau-hijaunya, satu saja yaitu Kota Tidore Kepulauan, terima kasih banyak Bapak Walikota,” ucapnya.
Mendagri secara tegas juga meminta semua kepala daerah di 270 wilayah untuk memprioritaskan Pilkada dibandingkan proyek lain yang tidak termasuk prioritas.
“Jangan buat proyek, dahulukan dulu agenda nasional ini, jadi saya minta untuk Pulau Taliabu ini yang paling kecil ini saya minta secepat mungkin paling lambat Senin penuhi tolong 100 persen kepada KPUD dan Bawaslu-nya, tolong disampaikan kepada Bapak Bupati, kalau tidak nanti akan jadi objek pemeriksaan kita lho Pak,” tegasnya.
“Kemudian ini Halmahera Barat, dalam catatan kami KPUD-nya baru mendapat 21 persen, Bawaslu-nya 22 persen, ini betul, Pak?” tanya Mendagri pada Sekda Kabupaten Halmahera Barat).
Meski Sekda Kabupaten Halmahera Barat menyatakan telah ada progres pencairan NPHD sebesar 30 Persen, Mendagri tetap menyayangkan mengapa pencairan NPHD tak lekas dilaksanakan agar sempurna 100 persen. Pihaknya pun terus menggenjot kepala daerah agar segera memberikan dana sesuai perjanjian dalam NPHD yang telah disepakati antar penyelenggara Pemilu di daerah dengan Pemda setempat.
Adapun Daftar Daearah yang mengikuti Pilkada Serentak 2020 di Maluku Utara yakni; Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Pulau Taliabu.
