Kamboja Bakal Sahkan UU yang Melarang Perempuan Berpakaian Minim dan Tipis

Sunday, 2 August 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi

ilustrasi

DAELPOS.com – Kamboja akan memberlakukan aturan yang melarang siapa pun menggunakan pakaian yang dianggap tak senonoh, termasuk laki-laki. Polisi bisa menangkap perempuan berpakaian minim atau terlalu tipis serta laki-laki yang bertelanjang dada.

Para aktivis HAM mengkritik aturan yang sedang dibahas oleh parlemen ini karena dianggap bisa membatasi kebebasan perempuan dalam mengekspresikan diri.

Rancangan undang-undang (RUU) itu dalam proses pembahasan Majelis Nasional dan beberapa kementerian. Alasannya untuk melestarikan tradisi nasional.

“Meremehkan hak-hak perempuan terkait otonomi tubuh dan ekspresi diri dan menyalahkan perempuan atas kekerasan yang dilakukan terhadap mereka,” kata Direktur Eksekutif Pusat Hak Asasi Manusia Kamboja, Chak Sopheap.

Sementara itu pejabat Kementerian Dalam Negeri yang memimpin penyusunan draf RUU, Ouk Kimlekh, mengatakan, undang-undang tersebut diperlukan untuk melestarikan budaya tradisional.

“Ini bukan sepenuhnya masalah ketertiban umum, tapi tradisi dan adat,” katanya.

Tahun ini seorang perempuan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan atas tuduhan pornografi serta tindakan tidak senonoh. Dia dianggap mengabaikan peringatan agar tidak mengenakan pakaian terlalu terbuka saat memasarkan produk kosmetik dalam iklan live streaming Facebook.

Penangkapannya berlangsung beberapa hari setelah Perdana Menteri Hun Sen meminta pihak berwenang melacak perempuan yang melakukan promosi produk yang provokatif, menodai budaya Kamboja serta mendorong pelecehan seksual.

Aktivis HAM mengecam penangkapan serta memperingatkan UU tersebut cenderung menempatkan perempuan sebagai pemicu pelecehan dan kekerasan seksual.

“Menegur perempuan karena pilihan pakaian mereka, untuk mempertegas bahwa perempuan harus disalahkan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Dengan demikian semakin mengakar budaya impunitas terkait dengan kekerasan berbasis gender,” kata Wakil Direktur Amnesty International Asia Pasifik, Ming Yu Hah. (*)

See also  Prabowo Tekankan Pentingnya Kerukunan Hadapi Tantangan Global

Berita Terkait

Mendes Tantang GMH Majukan Desa, Kolaborasi Wujudkan Asta Cita
Menteri Rosan Jajaki Investasi Hilirisasi Aspal Buton, Tekstil, dan Energi di Shanghai
Kinerja Solid dan Sehat, BNI Catat Laba Operasional Sebesar Rp27,5 Triliun
Ketua DPD RI Sultan Dorong REI Jadi Motor Percepatan Program 3 Juta Rumah
Kementerian PU Targetkan Bendali Hulu Sungai Ampal Tuntas Desember 2026, Reduksi 15% Banjir Balikpapan
“Dua Kekuatan, Satu Tujuan: Indonesia Maju”
Transisi Energi Jadi Peluang Emas Riset Mahasiswa ITPLN
Butuh 5,5 Juta Tenaga untuk Proyek PLTS 100 GWp, ITPLN Siapkan Lulusan Terampil

Berita Terkait

Thursday, 29 October 2026 - 08:35 WIB

Mendes Tantang GMH Majukan Desa, Kolaborasi Wujudkan Asta Cita

Thursday, 29 October 2026 - 08:30 WIB

Menteri Rosan Jajaki Investasi Hilirisasi Aspal Buton, Tekstil, dan Energi di Shanghai

Wednesday, 28 October 2026 - 09:42 WIB

Kinerja Solid dan Sehat, BNI Catat Laba Operasional Sebesar Rp27,5 Triliun

Wednesday, 28 October 2026 - 08:47 WIB

Ketua DPD RI Sultan Dorong REI Jadi Motor Percepatan Program 3 Juta Rumah

Wednesday, 28 October 2026 - 08:37 WIB

Kementerian PU Targetkan Bendali Hulu Sungai Ampal Tuntas Desember 2026, Reduksi 15% Banjir Balikpapan

Berita Terbaru