DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepada para pasangan calon (paslon) kepala daerah bahwa sangat penting bagi seorang calon pemimpin untuk memiliki karakter yang berintegritas dan bersikap teguh pada komitmennya dalam menangani Covid-19 dan masalah sosial ekonomi yang ada di daerahnya masing-masing.
“Saya menyarankan kiranya kita harus kembali kepada komitmen kita, komitmen kita menjadi kepala daerah, kalau dipikiran kita adalah untuk mencari kekayaan atau untuk mendapatkan pujian dari manusia, saya kira lebih baik lupakan, karena nanti bermasalah,” tegasnya.
Ia berharap, kekuasaan yang diperoleh para paslon yang akan memenangkan kontestasi sebagai pemimpin tertinggi di daerahnya memiliki nawaitu yang tulus untuk mengabdi kepada rakyat sehingga rakyat dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.
“Jadi tolong nawaitunya atau niatnya harus tulus untuk mengabdi kepada rakyat,” kata Mendagri saat memberikan sambutan pada Kegiatan Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas Series 5 (Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur) dengan Tema : “Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas” di Radisson Golf and Convention Center, Batam, Selasa (10/11/2020).
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengucapkan apresiasinya terhadap daerah-daerah yang sudah merealisasikan anggaran KPU, Bawaslu dan Pengamanan khususnya untuk mendukung Pilkada Serentak 2020.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh jajaran di Kepri karena untuk KPU semuanya KPUD semuanya provinsi dan 6 kota/kabupaten semuanya untuk KPUDnya sudah 100% semua, untuk Bawaslunya juga 100% semua, dan untuk Pengamannya juga sudah 100% semua,” terangnya.
Untuk provinsi Lampung realisasi anggaran KPU dan Bawaslu juga sudah 100%. Namun, untuk realisasi anggaran Pengamanan, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro masih belum mencapai 100% sehingga diharapkan untuk segera menyelesaikannya. Ia mengakui akan memerintahkan tim dari Kemendagri serta meminta bantuan dari KPK dan Polri untuk mengecek langsung ke lapangan.
