Mardani Ali Sera: Hentikan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Tuesday, 30 March 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera  / Net

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera / Net

DAELPOS.com – Penganiayaan yang menimpa jurnalis @tempoco pada Sabtu (27/4) dikecam oleh Mardani Ali Sera. Dalam @mardanialisera disampaikan aksi tersebut dilakukan ketika melakukan kerja jurnalistik terkait dugaan korupsi salah satu pejabat.

“Kegiatan pers dilindungi dan siapapun yang menghalangi dapat dikenakan hukuman,” katanya dalam kultuit @mardanialisera, Selasa (30/3).

Mardani tambahkan, ini jelas merupakan bentuk penghalangan terhadap kegiatan jurnalistik dan melanggar UU No 40 tahun 1999 Pers, baik dalam memperoleh, mencari serta menyebarluaskan informasi.

“Pihak kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini,” pintanya.

Kapolri beserta jajarannya juga, kata dia, harus memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang sedang melakukan kerja-kerja jurnalistik.

“Semata agar terjaminnya hak publik untuk tahu serta memperoleh informasi yang akurat mengenai berbagai isu yang penting bagi masyarakat luas,” imbuhnya.

Penganiyaan ini menambah catatan buruk kekerasan terhadap jurnalis. Setidaknya LBH Pers mencatat, di 2020 terjadi 117 kasus kekerasan terhadap wartawan serta media. Angka ini meningkat 32% jika dibandingkan pada 2019 (79 kasus).

Masih di tahun 2020, Indonesia juga mencatat rekor tertinggi angka kekerasan terhadap jurnalis –tercatat oleh @AJI ada 83 pelaporan kekerasan. Sementara di Bulan Maret 2021 sudah ada 3 kasus kekerasan, termasuk jurnalis Tempo ini.

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sampai Komnas HAM perlu menurunkan bantuannya untuk melindungi korban dari ancaman kekerasan lebih lanjut serta mengawal proses hukum atas kasus ini,” ucap Mardani.

Perlu diingat, Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk terbuka terhadap pers sejak reformasi.

Harus ada langkah-langkah preventif, sarannya, untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali, karena sangat mahal harga yang dibayar bangsa ini untuk melahirkan pers yang bebas melalui reformasi serta demokrasi yang kian terlembaga.

See also  Gaungkan Kejayaan Kerajaan Wajo, Kementerian PUPR Mulai Tata Kawasan Wisata Rumah Adat Atakkae di Sulsel

“Jangan dirusak karena tindakan tersebut jelas membuat kita mundur ke belakang,” katanya prihatin.

Mardani mengingatkan, jangan terulang lagi kasus yang menimpa Udin, wartawan surat kabar harian BERNAS (Yogyakarta) yang dibunuh 1996 silam? Udin kehilangan nyawa akibat ‘vokal’ memberitakan rezim saat itu.

“Kebebasan pers masih memiliki pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan dan Udin mengingatkan kita akan hal itu,” pungkasnya.

Berita Terkait

Bantuan Hutama Karya Group Dongkrak Kualitas Pendidikan Santri di Tasikmalaya
Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa
Sinergi Pemerintah Siapkan Strategi Inklusi Keuangan Digital untuk Perlinsos
Mendes Yandri: Program Jaga Desa Kolaborasi Besar Wujudkan Asta Cita ke-6
Komite III DPD RI Laksanakan Kunjungan Kerja ke Belanda Sebagai Referensi Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional
BKSAP DPR RI Kecam Israel atas Gugurnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza dalam Serangan Brutal
Periode Juli 2025,Harga Referensi CPO Menguat, Biji Kakao Melemah
Tiba di Jeddah, Prabowo Akan Temui PM Arab Saudi

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:34 WIB

Bantuan Hutama Karya Group Dongkrak Kualitas Pendidikan Santri di Tasikmalaya

Friday, 4 July 2025 - 20:53 WIB

Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa

Friday, 4 July 2025 - 20:51 WIB

Sinergi Pemerintah Siapkan Strategi Inklusi Keuangan Digital untuk Perlinsos

Thursday, 3 July 2025 - 18:33 WIB

Mendes Yandri: Program Jaga Desa Kolaborasi Besar Wujudkan Asta Cita ke-6

Thursday, 3 July 2025 - 13:57 WIB

Komite III DPD RI Laksanakan Kunjungan Kerja ke Belanda Sebagai Referensi Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB