KPK Gandeng Kadin dalam Cegah Korupsi Badan Usaha

Thursday, 1 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan sinergi yang berlanjut dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor swasta. Harapannya, tak ada lagi pelaku usaha yang melakukan praktik korupsi dan dapat menjalankan bisnis yang baik dan bersih.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat mengunjungi kantor KADIN dalam  rangka pencegahan korupsi sektor swasta pada Senin (29/03). Dalam kunjungan yang diterima oleh Ketua KADIN Rosan P Roeslani dan Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga KADIN Bambang Soesatyo tersebut, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan kedatangan KPK ke KADIN adalah untuk memperbaiki badan usaha yang ada di Indonesia.

“Dari data KPK, pengusaha termasuk profesi terbanyak yang tertangkap melakukan praktek korupsi. Oleh karena itu kita harap ada perubahan dan terobosan,” ujar Lili. Lebih lanjut dia menambahkan hadirnya Komite Advokasi Daerah (KAD) yang dipandang menjadi solusi, masih terkendala dari kepala daerahnya itu sendiri.

Salah satu terobosan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di sektor swasta dengan hadirnya direktorat baru di KPK, yaitu Direktorat Antikorupsi Badan Usaha. “Kita mendorong agar pelaku usaha dan korporasi paham mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sehingga jangan sampai kedepannya jumlah pengusaha yang tertangkap KPK bertambah,” tegas Lili.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang juga turut serta dalam kunjungan tersebut dan menyampaikan harapannya. “Kami berfikir bahwa ini harus menjadi komitmen bersama antara KPK dan KADIN untuk melakukan pencegahan korupsi bersama, tidak melakukan praktek suap dan mendapat bisnis yang baik.”

Selain itu, dari pertemuan tersebut diharapkan KPK dan KADIN dapat segera memperpanjang MOU yang telah berakhir di tahun 2019. “Diperkirakan Juli nanti kita bisa melaksanakan MOU bersama guna sinergitas pemberantasan korupsi di sektor swasta,” tutup Nurul Ghufron.

See also  Mardani Ali Sera : Ambang Batas Rendah, Biaya Pilkada Murah Meriah

Berita Terkait

Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas
Prabowo Dorong BRICS Jadi Motor Kerja Sama Ekonomi Selatan Global
Warga Diminta Waspada, Pemprov DKI Jakarta Gerak Cepat Tangani Banjir
Mengabdi di Laut, PIS & doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal Layani Masyarakat 3T di Papua
Bantuan Hutama Karya Group Dongkrak Kualitas Pendidikan Santri di Tasikmalaya
Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa
Sinergi Pemerintah Siapkan Strategi Inklusi Keuangan Digital untuk Perlinsos
Mendes Yandri: Program Jaga Desa Kolaborasi Besar Wujudkan Asta Cita ke-6

Berita Terkait

Monday, 7 July 2025 - 21:11 WIB

Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas

Monday, 7 July 2025 - 18:44 WIB

Prabowo Dorong BRICS Jadi Motor Kerja Sama Ekonomi Selatan Global

Monday, 7 July 2025 - 18:33 WIB

Warga Diminta Waspada, Pemprov DKI Jakarta Gerak Cepat Tangani Banjir

Saturday, 5 July 2025 - 18:15 WIB

Mengabdi di Laut, PIS & doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal Layani Masyarakat 3T di Papua

Saturday, 5 July 2025 - 15:34 WIB

Bantuan Hutama Karya Group Dongkrak Kualitas Pendidikan Santri di Tasikmalaya

Berita Terbaru

Mensos Saifullah Yusuf. Foto: Dok. Kemensos

News

Gus Ipul Tegaskan: Rekening Judi Tak Layak Terima Bansos

Tuesday, 8 Jul 2025 - 14:45 WIB

Megapolitan

Apel Siaga Banjir: Gubernur Pramono Tekankan Langkah Cepat

Tuesday, 8 Jul 2025 - 14:39 WIB