Soal Larangan Mudik Lebaran, Anies: Tunggu Koordinasi Pemerintah Pusat

Wednesday, 21 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan / ist / Net

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan / ist / Net

 DAELPOS.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, saat ini Pemprov DKI bersama Pusat sedang membahas terkait pengendalian pergerakan penduduk di lintas wilayah tentang aturan larangan mudik lebaran. 

“Batas wilayah kota secara administratif ada, tapi pengendalian penduduk luar biasa intensif,” kata Gubernur Anies dalam keterangannya, Selasa (20/4/2021). 

Anies memaparkan, untuk saat ini dibutuhkan koordinasi bersama yang nantinya akan muncul kebijakan yang terintegrasi dari satu wilayah ke wilayah lain. 

Sejauh ini, lanjut Anies, pihaknya masih menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait kebijakan yang  diperuntukan sebagai pengawas pergerakan arus mudik lebaran. 

“Pemprov DKI mendukung penuh regulasi yang nantinya dibuat Pempus dalam pencegahan lonjakan kasus COVID-19,” tandas orang nomor satu di Jakarta itu. 

Menurutnya, pihaknya tak ingin adanya ledakan kasus corona seperti negara-negara di dunia lain yang kian parah seperti India. Karena itu, pemerintah tak mengendurkam penanganan penanggulangan Covid-19. 

“Diluar Indonesia kita sudah saksikan adanya lompatan kasus COVID-19 yang sangat signifikan,” Ujarnya. 

Anies berharap, jangan sampai Jakarta mengalami lonjakan seperti negara-negara lainnya. Dalam hal ini, Anies mengimbau kepada masyarakat untuk selalu disiplin  mematuhi prokes dan prioritaskan keselamatan. 

“Ini adalah tahun ujian dan kita menghadapi wabah. Mari kita disiplin menjaga diri dan disiplin untuk mengurangi pergerakan termasuk pada saat musim lebaran ini,” pungkas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

Diketahui, pemerintah pusat telah melarang mudik Lebaran 2021 yang akan diterapkan mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Larangan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menekan laju penularan virus corona dan lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia. 

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 13 Tahun 2021. SE tersebut terkait peniadaan mudik di Hari Raya Idulfitri dan uapaya pemerintah dalam pengendalian penyebaram Covid-19 selama Bulan Ramadhan.

See also  Menteri PANRB Terbitkan Surat Edaran Tindak Tegas ASN Pelaku "Judi Online"

Berita Terkait

Pembangunan Jalan KSPP Wanam–Muting Segmen I dan II Perkuat Konektivitas Wilayah Papua Selatan
HKA Optimalkan Ruas Tol dan Rest Area demi Kenyamanan Imlek 2026
Menteri Rini Sampaikan Pentingnya Penguatan Literasi Finansial Bagi Perempuan dan Birokrasi
Tinjau Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Selatan, Menteri Dody Tekankan Pentingnya Sistem Drainase Kota
Dukungan dan Apresiasi DPR Pada Kementrans, Wamen Viva Yoga: Membangun Kawasan Transmigrasi Menjadi Tanggung Jawab Semua Komponen Bangsa
Menteri Dody Tinjau IJD Ruas Banjarkemantren–Prasung, Dukung Konektivitas Kawasan Industri Prioritas di Sidoarjo
Soal Board of Peace, LaNyalla Minta Rakyat Percayakan Upaya Presiden Prabowo
Penerimaan Negara 2025 Pulih di Paruh Kedua

Berita Terkait

Tuesday, 10 February 2026 - 13:05 WIB

Pembangunan Jalan KSPP Wanam–Muting Segmen I dan II Perkuat Konektivitas Wilayah Papua Selatan

Monday, 9 February 2026 - 14:05 WIB

Menteri Rini Sampaikan Pentingnya Penguatan Literasi Finansial Bagi Perempuan dan Birokrasi

Monday, 9 February 2026 - 09:49 WIB

Tinjau Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Selatan, Menteri Dody Tekankan Pentingnya Sistem Drainase Kota

Sunday, 8 February 2026 - 22:47 WIB

Dukungan dan Apresiasi DPR Pada Kementrans, Wamen Viva Yoga: Membangun Kawasan Transmigrasi Menjadi Tanggung Jawab Semua Komponen Bangsa

Saturday, 7 February 2026 - 18:51 WIB

Menteri Dody Tinjau IJD Ruas Banjarkemantren–Prasung, Dukung Konektivitas Kawasan Industri Prioritas di Sidoarjo

Berita Terbaru