Soal Vaksin Berbayar, DPD RI: Mestinya Dibatalkan Total, Bukan Ditunda

Monday, 12 July 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin / Ist

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin / Ist

DAELPOS.com – PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanakan pada hari ini, Senin (12/7/2021).

Terkait pembatalan tersebut, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

Mengenai hal ini, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin memberikan tanggapan melalui keterangan resminya Senin (12/7/2021).

“Tidak boleh menggunakan kata penundaan, seharusnya mesti dibatalkan. Sebab pemerintah dalam kondisi bencana kemanusiaan akibat dari Pandemi saat ini tidak boleh membuka ruang pengambilan keuntungan (dari penjualan vaksin) dengan dalil apapun. Justru seharusnya sekarang sebesar-besarnya pelayanan kesehatan harus dilaksanakan pemerintah kepada seluruh masyarakat”, ujar Sultan.

Senator muda asal Bengkulu tersebut juga menambahkan bahwa jika ada vaksinasi berbayar dari negara kepada rakyatnya pasti akan melukai rasa keadilan serta berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial.

“Fungsi negara itu adalah melindungi seluruh rakyatnya. Dalam kondisi bencana Pandemi Covid-19, tidak ada boleh pembedaan perlakuan terhadap orang yang mampu ataupun tidak mampu. Semua harus mendapatkan rasa keadilan”, tegasnya.

Sultan juga melanjutkan, bahwa yang harus dievaluasi adalah strategi dan target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah dengan target satu juta per hari.

“Kekebalan komunal melalui vaksin secara masif adalah langkah pemerintah dalam melawan Pandemi Covid-19. Hanya saja mesti dievaluasi khusus apakah strateginya sudah tepat dan sesuai capaian terhadap target satu juta per hari”, tandas Sultan.

Selain itu, Sultan juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi strategi vaksinasi yang dinilai kurang tepat sasaran dan tidak berorientasi kepada ketahanan kinerja ekonomi nasional.

See also  Jokowi Harap Kehadiran TV dan Radio Polri Berikan Informasi Positif Untuk Masyarakat

Berita Terkait

Kisah Udin Ubah Haluan Kerja dari Ahli Gizi Menjadi Wali Asuh di Sekolah Rakyat Kediri
Jubilee Pertahankan Gelar Juara DBL Jakarta, Taklukkan Al-Maruf 65-18
Menteri Dody Instruksikan Seluruh Jajaran Siaga Bencana Menghadapi Musim Hujan
Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri
Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi
Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi
BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 18:51 WIB

Kisah Udin Ubah Haluan Kerja dari Ahli Gizi Menjadi Wali Asuh di Sekolah Rakyat Kediri

Saturday, 21 November 2026 - 18:39 WIB

Jubilee Pertahankan Gelar Juara DBL Jakarta, Taklukkan Al-Maruf 65-18

Saturday, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Menteri Dody Instruksikan Seluruh Jajaran Siaga Bencana Menghadapi Musim Hujan

Friday, 20 November 2026 - 19:04 WIB

Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri

Friday, 20 November 2026 - 18:47 WIB

Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi

Berita Terbaru

Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar / foto ist

Energy

IKPLN Ungkap Tantangan Besar di Balik Ambisi PLTS 100 GW

Sunday, 22 Nov 2026 - 07:20 WIB

Olahraga

Kejurnas Bolavoli U19, Petrokimia Menangkan Laga Perdana

Saturday, 21 Nov 2026 - 23:54 WIB

foto ist

Megapolitan

Daftar UMP 2027: Jakarta Termahal, Bali Catat Kenaikan Tertinggi

Saturday, 21 Nov 2026 - 19:06 WIB