Aspirasi untuk Perbaikan Layanan di LRT Palembang Harus Ditindaklanjuti

Friday, 10 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Lintas Rel Terpadu (LRT) Palembang, Sumatra Selatan awalnya dibangun untuk keperluan Asian Games 2018. Kini setelah gelaran olahraga se-Asia itu usai, LRT Palembang menjadi salah satu moda transportasi andalan masyarakat Kota Pempek. Tentu, masyarakat perlu dilibatkan dalam forum konsultasi publik untuk memenuhi kebutuhan mereka, terlebih bagi masayarakat yang berkebutuhan khusus.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa menjelaskan, forum konsultasi publik atau FKP tidak sekadar jadi ajang formalitas. “Namun masukan masyarakat tersebut agar dapat ditindaklanjuti sehingga perbaikan transportasi yang ramah dan nyaman dapat dilakukan lebih sempurna lagi,” ujar Diah dalam FKP Optimalisasi Pelayanan di Masa Pandemi LRT Palembang, Jumat (10/09).

FKP tersebut digelar oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatra Selatan (BPKARSS) sebagai upaya menghimpun masukan dari masyarakat. Unit pelayanan transportasi ini adalah hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, Pemerintah Kota Palembang, dan Kementerian Perhubungan.

Menampung masukan dari masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Kementerian Perhubungan pun telah terhubung dengan aplikasi tersebut. Diah menegaskan, penggunaan aplikasi ini perlu disosialisasikan secara luas sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan turut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi maupun pengaduan layanan.

Diah melanjutkan, layanan transportasi diharapkan mampu memberi pelayanan dengan kemudahan aksesbilitas dan inklusif, ramah, serta nyaman. Dalam masa pandemi ini pelayanan tentu terbatas oleh beberapa kebijakan dan penyesuaian.

Maka dari itu, menurut Diah, perlu upaya meningkatkan pemahaman dan peningkatan rasa percaya masyarakat tentang pemberlakukan kebijakan tersebut. “Diperlukan juga upaya koordinasi dan memastikan transportasi umum berlangsung aman, nyaman, sehat, dan ramah lingkungan serta ketat menegakkan protokol Kesehatan,” ungkap Diah.

See also  Resmi Lantik Gubernur dan Wagub DIY, Jokowi: Kendalikan Harga Pangan dan Inflasi

Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulmafendi, menjelaskan LRT Palembang mulai beroperasi sejak 2018 dan terdapat 13 stasiun. Mulai dari Stasiun Bandara hingga Stasiun Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) dengan panjang lintasan 22,4 kilometer.

BPKARSS dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Kereta Api Ringan Sumatra Selatan, lalu menjadi Balai Layanan Umum (BLU) sejak 2019 lalu. “Diharapkan BLU ini memiliki peran pelayanan prima yang sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan optimal dan prima kepada masyarakat, terutama kelompok rentan,” jelas Zulmafendi.

Berita Terkait

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT
Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh
DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan
Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.
Dari Lingga, Pelajar Serukan Anak Muda Jangan Jadi Penonton Indonesia Emas
Rakornas Dukcapil 2026, Dukcapil Kepulauan Seribu Sabet Peringkat Tertinggi Capaian IKD
GKR Hemas: RUU Bahasa Daerah Jadi Langkah Strategis Menjaga Warisan Budaya di Era AI

Berita Terkait

Friday, 25 September 2026 - 14:45 WIB

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT

Thursday, 24 September 2026 - 16:30 WIB

Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh

Thursday, 10 September 2026 - 16:21 WIB

DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Monday, 7 September 2026 - 13:56 WIB

Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan

Tuesday, 11 August 2026 - 17:22 WIB

Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.

Berita Terbaru

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan, yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Foto Istimewa

Berita Terbaru

Prabowo Saksikan Penyelamatan Rp13,24 Triliun dan 259 Ribu Hektare Hutan

Wednesday, 7 Oct 2026 - 12:50 WIB

Nasional

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-Undang

Wednesday, 7 Oct 2026 - 09:59 WIB