Kemendes dan DPR Gelar Rapat Sinkronisasi Program Pembangunan Desa

Wednesday, 29 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Taufik Madjid beserta jajarannya mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2021). Rapat membahas sinkronisasi dan penajaman terhadap usulan, masukan, saran Komisi V DPR dalam penyusunan RKA Kementerian/Lembaga RAPBN Tahun Anggaran 2022.
Foto: Wening/Kemendes PDTT

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Taufik Madjid beserta jajarannya mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2021). Rapat membahas sinkronisasi dan penajaman terhadap usulan, masukan, saran Komisi V DPR dalam penyusunan RKA Kementerian/Lembaga RAPBN Tahun Anggaran 2022. Foto: Wening/Kemendes PDTT

DAELPOS.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI membahas sinkronisasi pelaksanaan program Tahun Anggaran 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT, Taufik Madjid merinci pagu anggaran pada masing-masing kerja Kemendes PDTT, ia juga memaparkan rencana program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022.

“Untuk sinkronisasi dan penajaman program 2022, Kemendes PDTT berkomitmen dan bersepakat mengakomodasi masukan dan usulan Komisi V DPR RI,” kata Taufik saat RDP dengan Komisi V DPR RI, Rabu (29/9/2021).

Adapun langkah-langkah sinkronisasi dan penajaman program sebagaimana dimaksud yaitu berupa desa, BUMDes, masyarakat, kelompok masyarakat pada lokasi prioritas sesuai RPJMN dan RKP.

Selanjutnya, saran dan masukan Komisi V DPR RI dalam penyusunan program dan kegiatan akan dilakukan pada saat penyesuaian RKA K/L pagu alokasi Tahun Anggaran 2022.

“Sementara target dan lokasi sasaran secara teknis akan disepakati sebelum penginputan dalam penyusunan RKA K/L 2022 nanti” terangnya.
 
Taufik menjelaskan, persyaratan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu disiapkan sejak awal, setidaknya di bulan Oktober 2021 sebagai kelengkapan dokumen dalam ketetapan DIPA RKA K/L 2022 untuk menghindari pemblokiran anggaran.

“Terutama menu bantuan untuk BUMDes dan desa-desa wisata sesuai dengan masukan anggota Komisi V yang kami hormati,” pungkas Taufik Madjid.

See also  Hendak Vaksin Tapi Belum Punya NIK, Segera Lapor ke Dinas Dukcapil

Berita Terkait

Kementerian PU Gerak Cepat Pulihkan Konektivitas Aceh – Sumut yang Terdampak Longsor
Dasco Bantah Isu Cawapres, Kasus Penyadapan Prabowo Jadi Sorotan
Hutama Karya Raih Founders’ Honors Bentley 2026 lewat Inovasi Konstruksi Digital pada Proyek Kompleks Parlemen Nusantara
Kementerian PU Tangani Longsor di Jalur Pantai Selatan Tulungagung
Berdayakan Ekonomi Desa, Peternak Ayam Di Parigi Moutong, Sulteng, Dilatih Untuk Lebih Produktif
Pemerintah Siapkan Keppres Pemberhentian Listyo Sigit dari KSP
Kementerian PU Kebut Pemulihan Sanitasi Permanen Pascabencana Tapanuli dan Sibolga
Di Tengah Keterbatasan Guru, TEP Unhas Nyalakan Semangat Belajar Anak Parudongka

Berita Terkait

Friday, 6 November 2026 - 09:46 WIB

Kementerian PU Gerak Cepat Pulihkan Konektivitas Aceh – Sumut yang Terdampak Longsor

Thursday, 5 November 2026 - 19:00 WIB

Dasco Bantah Isu Cawapres, Kasus Penyadapan Prabowo Jadi Sorotan

Thursday, 5 November 2026 - 17:50 WIB

Hutama Karya Raih Founders’ Honors Bentley 2026 lewat Inovasi Konstruksi Digital pada Proyek Kompleks Parlemen Nusantara

Wednesday, 4 November 2026 - 21:35 WIB

Kementerian PU Tangani Longsor di Jalur Pantai Selatan Tulungagung

Wednesday, 4 November 2026 - 21:32 WIB

Berdayakan Ekonomi Desa, Peternak Ayam Di Parigi Moutong, Sulteng, Dilatih Untuk Lebih Produktif

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Wamen Viva Yoga Dorong Produk UMKM Transmigran Tembus Pasar Wisatawan

Friday, 6 Nov 2026 - 09:02 WIB