DAELPOS.com – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan sejumlah catatan kritis untuk dukung pencapaian kinerja APBN tahun 2022.
“Saya ingin memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas capaian penerimaan pajak maupun bea dan cukai yang telah melebihi target. Capaian ini tentu menjadi modal semangat bagi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk mengejar target penerimaan perpajakan pada APBN 2022. Apalagi berbagai upaya reformasi fiskal tahun ini juga didukung secara regulasi seiring disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),” urai Puteri seperti dalam keterangan pers yang kami terima, Kamis (20/1/2022).
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun atau setara 103,9 persen dari target.
Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp269 triliun atau sekitar 125,1 persen dari target
Puteri pun berharap target penerimaan perpajakan tahun 2022 bisa tercapai secara maksimal.
“Karenanya, Kemenkeu juga harus memastikan kesiapan secara memadai
baik dari segi peraturan pelaksana, SDM, teknologi, hingga strategi
implementasi sehingga UU HPP ini dapat bekerja optimal dalam mengejar
target penerimaan negara dalam jangka pendek, menengah, dan jangka
panjang,” tegas Puteri.
Lebih lanjut, Puteri juga menyoroti
terkait realisasi belanja pemerintah APBN tahun 2021, khususnya belanja
subsidi pupuk. Hal ini lantaran subsidi pupuk menjadi salah satu
persoalan yang dihadapi di daerah pemilihannya.
“Pemerintah
perlu memastikan dan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi secara
merata. Apalagi sekarang ini kita sudah memasuki musim tanam, termasuk
di daerah pemilihan saya yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta yang
merupakan lumbung padi nasional. Namun, para petani selalu mengeluhkan
ketersediaan pupuk yangbterjangkau. Karenanya, belanja subsidi ini harus
dipastikan menjangkau para petani, termasuk di dapil saya,” ucap
Puteri.
Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan kepemudaan.
“Kita ingin mengetahui realisasi tracking anggaran berbasis gender dalam APBN untuk mengukur sejauh mana dukungan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan atas perempuan dan anak. Selain itu, saya kira hal serupa juga bisa dilakukan atas anggaran untukbpemberdayaan pemuda yaitu pengarusutamaan tracking program berbasis kepemudaan.Sehingga kita bisa mengetahui seberapa besar dukungan APBN untuk kemajuan pembangunan sumber daya manusia,” pungkasnya.
