Komisi IV Nilai Kinerja KLHK Tahun 2021 Belum Maksimal

Monday, 7 February 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin / foto istimewa

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin / foto istimewa

DAELPOS.com – Komisi IV DPR RI menilai kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum maksimal pada tahun 2021. Sehingga, terdapat banyak program kerja belum tuntas tercapai. Tidak ingin terulang kembali, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan KLHK perlu berkomitmen menuntas program kerja yang dicanangkan pada tahun 2022, terutama terkait pembenahan data di KLHK.

“Saya bukan tidak tahu. Yang saya minta ada kejujuran. Bagaimana sih memperbaiki negara ini? Bayangkan, data saja tidak jelas dan valid. Ada apa ini? Kita harus jujur dan terbuka,” tegas Sudin saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran KLHK dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove terkait Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (7/2/2022).

Politisi PDI-Perjuangan itu turut menjabarkan beberapa program kerja KLHK yang dianggap belum tuntas. Di antaranya, penyiapan lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penataan kawasan hutan, realisasi perhutanan sosial, realisasi kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, dan indeks tutup lahan di bawah target.

Kemudian, tunggakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan, realisasi rehabilitasi yang rendah, dan pembayaran denda dari perkara yang inkrah yaitu penetapan peta kecukupan kawasan hutan sekaligus penutupan hutan. Mengetahui deretan masalah tersebut, ia meminta KLHK untuk segera mempelajari dan menyelesaikan hambatan yang terjadi.

Oleh karena itu, masih kata Sudin, guna meningkatkan kinerja yang lebih baik, Sudin menyampaikan agar KLHK menertibkan beserta mengevaluasi kewajiban pemegang izin dengan memberikan sanksi yang sesuai ketentuan jika tidak melakukan kewajibannya. Lalu, ia meminta KLHK melaksanakan langkah konkrit untuk memperbaiki ekosistem hutan dari kerusakan aktivitas ilegal dan non prosedural.

See also  Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, PDIP Apresiasi Kinerja Jokowi dan Jajaran Kabinet

Terakhir, legislator dapil Lampung I itu berharap KLHK juga dapat meningkatkan PNBP di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Dengan mengusulkan minimal 40 persen kepada Kementerian Keuangan, KLHK dapat memaksimalkan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi untuk memperbaiki kawasan hutan Indonesia

Berita Terkait

Israel Hancurkan 98% Aset Gaza Tapi Justru Kalah Secara Strategis, Ini 8 Buktinya
Yulian Gunhar Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan
Perjuangkan Pelestarian Aksara Kawi, LaNyalla Temui Fadli Zon
Sosialisasi 4 Pilar: Yulian Gunhar Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan untuk Membangun Bangsa
Sosialisasi 4 Pilar MPR, Yulian Gunhar Ingatkan Amanat Pasal 33 UUD 1945
Kunjungan Reses ke KPU Banten, Ade Yuliasih Ulas Putusan MK Nomor 135 tentang Pemilu Nasional dan Lokal
Anggota DPR RI Yulian Gunhar Gelar Sosialisasi 4 Pilar di Palembang, Tekankan Semangat Persatuan dan Gotong Royong
Prabowo Terima Megawati di Istana, Silaturahmi Hangat Jelang Lebaran

Berita Terkait

Friday, 9 October 2026 - 08:29 WIB

Israel Hancurkan 98% Aset Gaza Tapi Justru Kalah Secara Strategis, Ini 8 Buktinya

Tuesday, 15 September 2026 - 12:07 WIB

Yulian Gunhar Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan

Wednesday, 1 July 2026 - 01:20 WIB

Perjuangkan Pelestarian Aksara Kawi, LaNyalla Temui Fadli Zon

Friday, 26 June 2026 - 20:49 WIB

Sosialisasi 4 Pilar: Yulian Gunhar Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan untuk Membangun Bangsa

Friday, 19 June 2026 - 21:31 WIB

Sosialisasi 4 Pilar MPR, Yulian Gunhar Ingatkan Amanat Pasal 33 UUD 1945

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB