DAELPOS.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Sekretariat ASEAN dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) berinisiatif memperkuat kerjasama dalam bidang Sirkularitas Plastik Untuk Penanganan Sampah Laut dengan melaksanakan Dialog Kebijakan, di Jakarta, Rabu (30/11). Forum pertama ini menjadi momen peluncuran resmi Proyek 3RproMar di Indonesia untuk periode 2022-2025.
Kerjasama ini merupakan Proyek ASEAN-Jerman yang berfokus pada isu ekonomi sirkular dan kesadaran lingkungan, khususnya penanganan sampah di laut. Dialog kebijakan menggali informasi, pengetahuan, strategi serta menjadi wadah pembelajaran dan bertukar informasi tentang sirkularitas plastik untuk mengatasi sampah laut di ASEAN yang diterapkan di Indonesia. Hasil dialog nantinya akan dijadikan rekomendasi untuk Proyek Reduce, Reuse, Recycle To Protect The Marine Environment And Coral Reefs (3RproMar) terkait isu-isu yang relevan dan dapat dieksplorasi untuk kerja sama pembangunan selanjutnya.
Dalam rangkaian pembukaan dialog diisi oleh beberapa narasumber yaitu Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut KLHK, Dasrul Chaniago yang mewakili Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Dr. David Tantow, Senior Policy Officer – BMZ; Dr. Vong Sok, Head of Environment Division, ASEAN Secretariat; dan Mr. Piyush Dhawan, Principal Advisor of GIZ 3RproMar Project.
Dalam sambutannya, Dasrul Chaniago menyampaikan sampah laut mayoritas bersumber dari daratan khususnya kegiatan domestik perilaku masyarakat. Pencemaran sampah laut menjadi permasalahan lintas batas wilayah. Keberadaan sampah laut dapat mengganggu ekosistem dan pariwisata yang berdampak pada perekonomian.
“Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan sampah laut dan kerjasama dari berbagai pihak untuk penanganan dan pengurangannya,” katanya.
Kemudian, Dr. David Tantow, atas nama Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik dan akan terus mendukung rencana proyek ini. Indonesia akan melanjutkan peran kepemimpinannya dengan keketuaan ASEAN untuk tahun 2023 dan dapat mengandalkan Jerman sebagai mitra yang kuat.
“Proyek ini memegang peranan penting sebagai salah satu bentuk komitmen dan dukungan pemerintah Jerman untuk menjaga kerjasama internasional yang telah terjalin lama antara kedua negara, khususnya pada topik lingkungan yang berkelanjutan sebagai salah satu fokus utama kontribusi pemerintah Jerman dalam dunia global,” ujarnya.
Pada komponen nasional yang dilaksanakan di Indonesia, Proyek 3RproMar dilaksanakan untuk mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam rangka peningkatan kapasitas implementasi untuk mengurangi kebocoran sampah berbasis darat guna melindungi lingkungan laut di tingkat lokal dan transisi strategi menuju ekonomi sirkular, serta untuk berkontribusi dalam meningkatkan kerjasama regional dan pengelolaan manajemen pengetahuan di antara negara-negara ASEAN. Proyek ini telah dimulai sejak Juli 2020 dan akan dilaksanakan hingga Juni 2025. Pada implementasi proyek 3RproMar di level nasional, GIZ menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Ditjen PPKL KLHK).
Dialog diselenggarakan secara hybrid melalui Zoom dan live streaming Youtube dengan mengundang para pemangku kepentingan baik dari perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah, sektor swasta/industri, sektor informal, akademisi, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan.
Para peserta yang hadir baik secara daring maupun luring dibagi menjadi 3 grup sesi yang membahas tema yaitu: (1) Memperkuat Kontribusi Sektor Swasta Untuk Memajukan Sirkularitas Plastik: “Plastic Credit: Penyelarasannya Dengan Skema Pembiayaan EPR Untuk Kemasan Di Indonesia”; (2) Memperkuat Inisiatif Kota Untuk Mengelola Sampah Plastik Secara Berkelanjutan – Berbagi Praktik Baik Dan Tantangan Implementasi Strategi Nasional Di Tingkat Daerah; dan (3) Status Dan Proyeksi Pemantauan Sampah Laut – Hasil Dan Tantangannya.
Sesi tematik pertama mendiskusikan potensi alternatif instrumen dalam mengimplementasikan PermenLHK P.75 Tahun 2019, seperti: 1) kesenjangan kapasitas kelembagaan dalam penegakan dan pelaksanaan peraturan pengelolaan limbah; 2) mekanisme keuangan yang diperlukan sebagai insentif bagi bisnis yang mematuhi peraturan tersebut (misal terkait plastic credits atau catatan pemulihan pengemasan), dan 3) peningkatan mekanisme tanggung jawab produsen termasuk pada pengumpulan dan pemantauan data. Selain itu, diharapkan pula untuk menciptakan kesadaran, keterbukaan atas potensi solusi baru (pembiayaan), memperluas pengetahuan tentang potensi integrasi plastic credits ke dalam skema Extended Producer Responsibility (EPR). Para peserta diajak bertukar praktik baik, pembelajaran, dan pengalaman di sektor swasta dalam membiayai pelaksanaan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh produsen.
Pada sesi tematik kedua, para peserta yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi bertukar pengetahuan dan informasi tentang bagaimana memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sampah rumah tangga khususnya plastik secara berkelanjutan. Dibahas juga mengenai tantangan yang dihadapi Kabupaten/Kota dalam mengelola sampah plastik dan peluang proyek 3RproMar untuk berkontribusi dan mendukung Kabupaten/Kota sebagai langkah memajukan implementasi strategi nasional.
Sesi tematik ketiga yang juga diisi peserta dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi bertukar pengetahuan dan informasi tentang bagaimana memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pemantauan sampah laut khususnya plastik. Dengan dipandu oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut KLHK, para peserta dan narasumber membahas dan bertukar pikiran serta tantangan yang dihadapi Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SE.9 MENLHK Tahun 2020 tentang Pemantauan Sampah Laut. Selanjutnya menganalisa peluang proyek 3RproMar untuk berkontribusi dan mendukung Kabupaten/Kota sebagai langkah memajukan implementasi strategi nasional.
