Sekjen Kemendagri: SDM Unggul Berperan Penting Tingkatkan Pelayanan Publik

Saturday, 4 March 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan, sumber daya manusia (SDM) unggul memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal ini disampaikan Suhajar dalam acara Peningkatan Kapasitas Manajemen Sumber Daya Manusia pada Instansi Pemerintah dan Swasta bagi Generasi Sekarang dan Penerus di Runengan Hall, Universitas Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (4/3/2023).

Menurut Suhajar, sejumlah penelitian telah memberikan kesimpulan bahwa beberapa negara terbukti berhasil menerapkan transformasi organisasi pelayanan publik karena didukung oleh SDM unggul. Karena itu, dia menekankan agar pengembangan SDM dapat menjadi fokus utama.

Selain itu, peran serta semua pihak, mulai dari swasta, pemerintah, masyarakat, hingga media massa juga diperlukan untuk mendorong transformasi pelayanan publik. Hal tersebut juga perlu didukung dengan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) yang andal dan berkompeten.

“Kompetensi ASN dibutuhkan, pertama adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural,” ujar Suhajar.

Sebagaimana teori yang diusung Henry Mintzberg, Suhajar mengibaratkan organisasi pemerintahan layaknya stuktur tubuh manusia. Dalam konteks ini, kepala daerah berada di posisi kepala, sekretaris daerah adalah leher, dan jajaran staf hingga organisasi perangkat daerah (OPD) berposisi layaknya badan yang berfungsi sebagai operasional manajemen dalam melayani rakyat.

Di sisi lain, Suhajar menyebutkan kompetensi sosiokultural sangat dibutuhkan oleh ASN. Hal ini penting, terutama dalam menghadapi tantangan yang kompleks di negara yang memiliki kultur beragam.

Di samping itu, kompentesi sosiokultural dan pemerintahan juga diperlukan dalam merawat organisasi pemerintahan. Hal ini dibutuhkan pula oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan otonomi daerah.

“Dalam kerangka negara kesatuan, kewenagan-kewenangan yang dikelola oleh gubernur dan bupati/wali kota harus mengikuti pedoman NKRI yaitu NSPK, seperti urusan konkuren yang diserahkan, misalnya pendidikan. Kompetensi-kompetensi seperti ini dibutuhkan oleh ASN,” terangnya.

See also  MPA-Paralegal, Upaya Solusi Permanen Pencegahan Karhutla

Berita Terkait

Preservasi Jalan Pantura Ruas Kudus–Pati–Rembang Dipercepat, Tingkatkan Konektivitas dan Kelancaran Logistik
Anggaran Kementerian PU Diwujudkan Jadi Layanan Infrastruktur Berkualitas bagi Masyarakat
Hutama Karya Rampungkan Gedung Pelayanan Kanker Terpadu RSUP Kandou
Perkuat Konektivitas dan Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumatera Barat, Dewan Komisaris Hutama Karya Tinjau Proyek-Proyek Strategis
Hutama Karya Catatkan 10 Juta Jam Kerja Selamat di Proyek MRT Jakarta Fase 2 CP203
Mendes Kukuhkan 200 Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia Kirim ke Jepang
Jalur Pantai Selatan Jawa Tulungagung Tersambung, Hadirkan Akses pada Koridor Wisata Pesisir
Wujudkan Pendidikan yang Berkeadilan, BULD DPD RI Gelar RDPU dengan Mitra Strategis Pendidikan

Berita Terkait

Saturday, 13 June 2026 - 09:56 WIB

Preservasi Jalan Pantura Ruas Kudus–Pati–Rembang Dipercepat, Tingkatkan Konektivitas dan Kelancaran Logistik

Saturday, 13 June 2026 - 09:52 WIB

Anggaran Kementerian PU Diwujudkan Jadi Layanan Infrastruktur Berkualitas bagi Masyarakat

Saturday, 13 June 2026 - 09:49 WIB

Hutama Karya Rampungkan Gedung Pelayanan Kanker Terpadu RSUP Kandou

Thursday, 11 June 2026 - 16:21 WIB

Perkuat Konektivitas dan Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumatera Barat, Dewan Komisaris Hutama Karya Tinjau Proyek-Proyek Strategis

Thursday, 11 June 2026 - 16:17 WIB

Hutama Karya Catatkan 10 Juta Jam Kerja Selamat di Proyek MRT Jakarta Fase 2 CP203

Berita Terbaru