Sekjen Kemendagri: SDM Unggul Berperan Penting Tingkatkan Pelayanan Publik

Saturday, 4 March 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan, sumber daya manusia (SDM) unggul memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal ini disampaikan Suhajar dalam acara Peningkatan Kapasitas Manajemen Sumber Daya Manusia pada Instansi Pemerintah dan Swasta bagi Generasi Sekarang dan Penerus di Runengan Hall, Universitas Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (4/3/2023).

Menurut Suhajar, sejumlah penelitian telah memberikan kesimpulan bahwa beberapa negara terbukti berhasil menerapkan transformasi organisasi pelayanan publik karena didukung oleh SDM unggul. Karena itu, dia menekankan agar pengembangan SDM dapat menjadi fokus utama.

Selain itu, peran serta semua pihak, mulai dari swasta, pemerintah, masyarakat, hingga media massa juga diperlukan untuk mendorong transformasi pelayanan publik. Hal tersebut juga perlu didukung dengan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) yang andal dan berkompeten.

“Kompetensi ASN dibutuhkan, pertama adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural,” ujar Suhajar.

Sebagaimana teori yang diusung Henry Mintzberg, Suhajar mengibaratkan organisasi pemerintahan layaknya stuktur tubuh manusia. Dalam konteks ini, kepala daerah berada di posisi kepala, sekretaris daerah adalah leher, dan jajaran staf hingga organisasi perangkat daerah (OPD) berposisi layaknya badan yang berfungsi sebagai operasional manajemen dalam melayani rakyat.

Di sisi lain, Suhajar menyebutkan kompetensi sosiokultural sangat dibutuhkan oleh ASN. Hal ini penting, terutama dalam menghadapi tantangan yang kompleks di negara yang memiliki kultur beragam.

Di samping itu, kompentesi sosiokultural dan pemerintahan juga diperlukan dalam merawat organisasi pemerintahan. Hal ini dibutuhkan pula oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan otonomi daerah.

“Dalam kerangka negara kesatuan, kewenagan-kewenangan yang dikelola oleh gubernur dan bupati/wali kota harus mengikuti pedoman NKRI yaitu NSPK, seperti urusan konkuren yang diserahkan, misalnya pendidikan. Kompetensi-kompetensi seperti ini dibutuhkan oleh ASN,” terangnya.

See also  Komisi V DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP Kementerian PUPR serta Upaya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 Kementerian PUPR

Berita Terkait

Kementerian PU Terjunkan Alat Berat Pulihkan Jalan Nasional Terdampak Banjir Bandang di Solok
Hutama Karya dan IKA ITS Academy Berkolaborasi Bahas Business Streamlining BUMN Berbasis Nilai dan Tata Kelola
Bahu-Membahu Atasi Karhutla di Merauke, TEP UGM dan Warga Bupul Indah Selamatkan Permukiman
Kementerian PU Tegaskan Kelanjutan Pembangunan Gedung MRP Papua Selatan Setelah Putusan Hukum Inkrah
Petakan Tata Kelola Agraria Kawasan Transmigrasi, TEP UNHAS Inisiasi Forum Diskusi di Fakfak Timur
Dukung Generasi Muda Menuju Indonesia Emas 2045, Hutama Karya Gelar ‘HK Mengajar’ di Universitas Bung Hatta
Kementerian PU Berhentikan Sementara ASN Tersangka Narkotika
Dorong Budidaya Rumput Laut Berkelanjutan, Hutama Karya Hadirkan HK Bio Care di Lampung

Berita Terkait

Tuesday, 22 September 2026 - 18:11 WIB

Kementerian PU Terjunkan Alat Berat Pulihkan Jalan Nasional Terdampak Banjir Bandang di Solok

Monday, 21 September 2026 - 20:50 WIB

Hutama Karya dan IKA ITS Academy Berkolaborasi Bahas Business Streamlining BUMN Berbasis Nilai dan Tata Kelola

Monday, 21 September 2026 - 19:42 WIB

Bahu-Membahu Atasi Karhutla di Merauke, TEP UGM dan Warga Bupul Indah Selamatkan Permukiman

Monday, 21 September 2026 - 12:53 WIB

Kementerian PU Tegaskan Kelanjutan Pembangunan Gedung MRP Papua Selatan Setelah Putusan Hukum Inkrah

Sunday, 20 September 2026 - 16:52 WIB

Petakan Tata Kelola Agraria Kawasan Transmigrasi, TEP UNHAS Inisiasi Forum Diskusi di Fakfak Timur

Berita Terbaru