DAELPOS.com – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) mencontoh Jepang untuk mereduksi tingkat kemacetan di Jakarta.
Menurutnya, Jepang menjadi negara maju yang telah berhasil menegakan aturan soal kepemilikan kendaraan. Dimana warganya hanya diperbolehkan memiliki satu mobil di dalam satu garasi. Sejatinya DKI Jakarta juga telah memiliki aturan serupa. Yakni dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi telah menyebutkan untuk warga yang hendak membeli kendaraan wajib menyertakan surat dan mampu membuktikan memiliki garasi mobil.
“Jadi pak Gubernur, Jakarta kalau macet masih bisa dihalangi dengan aturan aturan. Kita punya Perda-nya. Pada saat saya kunjungan kerja di Jepang itu salah satu contoh adalah satu rumah punya garasi satu dan mobilnya satu. Ini solusi Pak Gubernur. Jadi saya minta aturan-aturan itu dipakai,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (6/7).
Selain itu, Pras sapaan karibnya juga mengusulkan agar klaster perumahan-perumahan yang strategis beririsan dengan jalan protokol dapat membuka jalurnya untuk alternatif lalu lintas. Upaya tersebut dinilai cukup membantu mengatasi kemacetan karena bertambahnya ruas jalan.
“Jadi banyak jalan-jalan yang harus dikasih solusi. Tapi kalau ini nggak digerakan hanya pertemuan begini aja nggak ada keputusannya nggak ada gunanya pertemuan ini. Jadi harus ada langkah yang optimis dalam melakuan penanganan macet di Jakarta,” jelasnya.
Di lokasi yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, FGD mengenai kemacetan Jakarta perlu digelar untuk mencari solusi bersama. Dengan FGD tersebut, menurutnya semua lapisan masyarakat dapat menuangkan ide, saran maupun gagasan untuk memecahkan masalah macet Jakarta.
“Bagaimana kalau jam kerja dibagi terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda Pak Dirlantas, kalau jam 06.00 itu seperti air bah dari Bekasi, Tangerang, Depok jam yang sama menuju Jakarta. Bagaimana solusinya antara lain diusulkan untuk dibagi, ada yang masuk jam 08.00 ada yang masuk jam 10.00,”ujarnya.
Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kemacetan Jakarta menjadi satu masalah utama di Provinsi DKI Jakarta. Maka, hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang konkret guna mengatasi permasalahan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta.
“Kebijakan transport demand manajemen (TDM) sebagai strategi kebijakan dalam membudayakan penggunaan angkutan umum sudah diterapkan. Konsep TDM terdiri dari layanan angkutan umum yang terintegrasi dan kemudahan bagi para pengguna angkutan umum. Sedangkan strategis push antara lain adalah penerapan low emision juga diberikan disinsentif parkir bagi kendaraan pribadi dan penerapan kebijakan ganjil genap,” pungkasnya.
