DAELPOS.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk terus menjaga semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan persatuan bangsa dalam menyongsong gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Presiden menginginkan agar pesta demokrasi tersebut disiapkan dan dijaga agar hasil dan prosesnya berjalan dengan baik.
“Kita harus mempersiapkan dan menjaga pemilu tahun depan agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik,” ujar Presiden dalam sambutannya saat menghadiri Syukuran 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) dan 25 Tahun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (23/07/2023).
Menurut Presiden, sebagai sebuah pesta demokrasi, sudah seharusnya rakyat bergembira dengan adanya pemilu. Selain itu, rakyat juga harus terbebas dari ketakutan-ketakutan dan tidak boleh ada pertengkaran-pertengkaran.
“Mestinya seperti itu, rakyat harus bersenang, rakyat harus bergembira. Namanya pesta demokrasi,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Kepala Negara berharap tidak ada lagi ujaran kebencian, berita bohong, dan fitnah dalam gelaran pemilu, terutama di platform media sosial (medso). Menurutnya, hal-hal tersebut kerap terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.
“Saya ini kalau baca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng, ‘Kok nggih koyok ngeten, sami-sami sederek, sami-sami sedulur‘, (Kok ya seperti ini, sama-sama saudara) Nggih mboten? (Ya, enggak?) Apalagi atas nama agama, ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Lebih jauh, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perbedaan pilihan itu adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Oleh sebab itu, Presiden mengimbau agar perbedaan pilihan tidak menjadikan rakyat saling bertengkar dan saling menjelekkan hingga berkepanjangan.
“Kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia, ampun kesupen (jangan lupa). Nggih mboten? (Ya enggak?) Dan setelah berkompetisi, setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
