DAELPOS.com – apres nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. menyampaikan gagasannya dalam Dialog Pengusaha dengan Calon Presiden RI yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Auditorium Menara Bank Mega Lt. 3, Jakarta Selatan, Senin 11 Desember 2023.
Saat tanya jawab, Anies mendapatkan pertanyaan terkait bagaimana menyediakan lapangan kerja untuk sekitar 50 juta warga Indonesia yang diperkirakan tidak punya pekerjaan atau terpaksa bekerja di bawah jam kerja yang seharusnya, karena tidak tersedia lapangan kerja untuk mereka.
Anies kemudian merujuk pada usaha kecil mikro UMKM sebagai landasan utama perekonomian Indonesia. “UMKM ini menghadapi arena pertandingan yang tak setara, dan pemerintah bagaimana menciptakan yang setara itu. Equal level playing fields untuk mereka. Apakah mereka mendapatkan akses atas pasar yang baik. Kalau belum, maka negara harus membantu menciptakan pasar tersebut,” ujar Anies, Senin 11 Desember 2023.
Contohnya di Jakarta, kata Anies, dibuatkan katalog lokal, sehingga UMKM bisa ikut dalam pengadaan barang dan jasa. “Caranya mereka di-training, lalu mereka mendapatkan izin usaha, punya NPWP, lalu mereka bisa menjadi supplier kita. Sebelumnya, misalnya, mereka bekerja, makanan ini. Mereka mengirim kepada bakery terkenal. Lalu bakery terkenal yang pasok kepada kita. Yang marginnya paling besar siapa? Ya bakery-nya itu. Sekarang diubah, mereka punya izin usaha, punya NPWP, langsung ke kita,” terangnya.
Menurut Anies, dengan membuatkan katalog lokal, UMKM menjadi terbuka akses pasar baru yang besar sekali. “Kami menerima makanan itu langsung dari produsen. Pemerintah mampu menciptakan pasar. Pemerintah harus menciptakan pasar itu untuk pelaku ekonomi kecil, mikro. Kalau tidak ada keberpihakan itu, kalah mereka. Kami di Jakarta melakukan itu masif sekali,” papar dia.
Hasilnya, terjadi peningkatan pesat jumlah pelaku UMKM di Jakarta. Usaha mikro kecil lewat program Jakpreneur meningkat drastis dari sekitar 50 ribuan menjadi 280 ribu pelaku dalam dua tahun.
“Karena kita memberi kemudahan regulasi lewat IUMK (izin usaha mikro kecil) dan NPWP. Permudah regulasi untuk UMKM tumbuh dan juga permodalan supaya mereka bisa masuk ke pasar non-pemerintah, keseluruhan pasar, online market,” jelas Anies.
Anies menceritakan bagaimana saat petugas Pemprov DKI Jakarta mendatangi warung-warung untuk membagikan IUMK, menghadapi penolakan. “Mereka kira mau digusur, mau diperiksa. Padahal, didatangi itu mau dikasih IUMK. Begitu punya IUMK dan NPWP, langsung masuk online market.”
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini menjelaskan bagaimana regulasi juga kadang membuat usaha kecil tidak bisa berkembang. “Soal tata ruang. Saat itu, di Jakarta, kalau mau izin usaha, harus di tempat yang sesuai peruntukan. Kalau kuliner di rumah, peruntukannya bagaimana? Nggak dapat izin. Kita ubah seluruh Jakarta boleh untuk kegiatan usaha rumahan, dalam rumah. Bukan usaha yang melibatkan luar. Kalau bikin usaha membuat parkiran, tidak boleh, karena itu menciptakan eksternalitas di luar, sehingga semua bisa berusaha di mana saja,” terang Anies.
“Periode itu, saya datang ke kelurahan-kelurahan menyaksikan antrean emak-emak mengurus izin usahanya. Begitu ada IUMK, dia bisa dapat NPWP. Begitu dapat NPWP langsung dapat market place,” tegasnya.
