DAELPOS.com – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji bakal memiskinkan koruptor jika dirinya terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024.
Ganjar menilai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah menjadi tempat yang cocok bagi para koruptor.
“Lalu, kalau itu tidak jera, deterrent effect adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” ucap Ganjar.
Ganjar juga menjanjikan sejumlah cara lain untuk memberi efek jera dan melakukan pencegahan korupsi. Ia misalnya juga menjanjikan untuk mendorong RUU Perampasan Aset. Ganjar yang didampingi Mahfud MD juga ingin para penegak hukum mengenakan pasal tambahan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Dan bapak ibu, wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Inilah respons yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang,” katanya.
Untuk mewujudkan hal itu, Ganjar menilai koordinasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan, termasuk dengan TNI.
“Kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat yang ilegal economy termasuk tadi tambang ilegal apalagi yang di perbatasan rasanya penegak hukum perlu dibantu,” kata Ganjar.
Tak hanya itu, Ganjar Pranowo juga mengatakan menjaga independensi dan integritas para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu penting. Hal itu Ganjar sampaikan saat berpidato di acara program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) untuk capres-cawapres.
“Ketika KPK independen maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting, tidak untuk bisa diintervensi oleh siapa pun,” ujar Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar menuturkan kejaksaan dan kepolisian bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Untuk mewujudkan transparansi, ia menilai LHKPN menjadi instrumen penting.
“LHKPN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama dengan DPRD saat itu, dapat penghargaan. Karena Ketika macet, ternyata kuncinya gampang, undang KPK suruh isi saat itu, selesai semuanya. Dan ini pola yang kita lakukan ketika koordinasi supervisi dan pencegahan kita lakukan,” terang Ganjar.
“Melibatkan pemerintah, KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus,” tutup Ganjar.
