Gus Halim Optimistis Desa Mandiri Mampu Kelola PKH dan Bansos

Sunday, 28 January 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Desa berstatus mandiri punya kompetensi yang lebih baik dalam mengelola dan menyalurkan program-program pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), dan bantuan program lainnya.

Oleh sebab itu, pengelolaan program-program tersebut sebaiknya diserahkan kepada desa mandiri karena diyakini telah memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas dalam menentukan calon penerima bantuan.

Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) dalam kunjungannya ke Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada Jumat (26/1/2023).

“Jika desanya sudah mapan, dalam arti maju dan mandiri, akuntabilitasnya bagus, lalu partisipasi masyarakat di desa tersebut kondusif. Sehingga bansos tidak harus repot-repot ke Jakarta lagi,” ungkap Profesor Kehormatan asal UNESA ini.

Gus Halim juga berharap agar dana bantuan bansos pada penanganan stunting dan kemiskinan menjadi satu paket utuh yang diserahkan kepada desa.

Dalam praktiknya, lanjut Gus Halim, maka desa harus mampu mengelola secara bersama-sama dan lintas sektor. Dengan demikian, cita-cita untuk zero stunting, dan terbebas dari kemiskinan ekstrem dapat tercapai dengan baik dan efektif.

“Sehingga bansos langsung dimasukkan ke dalam dana desa menjadi satu paket. Sehingga juga mampu mengatasi permasalahan terkait stunting,” jelas Doktor Honoris Causa UNY itu.

“Karena kan selama ini desa selalu menjadi sasaran ditanyain anggaran stunting, karena adanya dana desa,” imbuhnya.

Gus Halim juga menambahkan, problem kemiskinan itu kerap kali menghalangi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak.

Oleh sebab itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai tanggung jawab sosial untuk mengatasi problematika sosial yang tengah dihadapi.

See also  Cegah Masuknya Varian Omicron, Pemerintah Perketat Pintu Masuk Negara

“Terus warga miskin yang menderita penyakit kronis. Itu kan belum terbagikan dengan baik. Seperti yang namanya TBC, kemudian diabetes, lalu hipertensi. Tiga jenis penyakit ini hampir semua desa ada,” pungkas Gus Halim.

Berita Terkait

Komisi XI DPR RI Setujui Pencairan PMN pada APBN 2025
Kementerian PU Kerahkan 21 Alat Berat untuk Bencana Aceh
Perkuat Layanan Terintegrasi, Kementerian PANRB Kebut RPerpres Pemerintah Digital
Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta Per Hari Bakal Dipangkas
Dokumen Haji Hilang Akibat Banjir, DPR Minta Kemenag Lakukan Pendataan Ulang
Dorong Sinergi Lintas Lembaga Tangani Pascabencana Sumatera
Pascabencana Sumbar: Kementerian PUPR Percepat Penanganan Akses, Sedimen, dan Sanitasi di Agam
Kementerian PU Kebut Penanganan Dampak Longsor dan Banjir di Jalur Padang–Bukittinggi

Berita Terkait

Tuesday, 9 December 2025 - 14:41 WIB

Komisi XI DPR RI Setujui Pencairan PMN pada APBN 2025

Tuesday, 9 December 2025 - 14:31 WIB

Kementerian PU Kerahkan 21 Alat Berat untuk Bencana Aceh

Tuesday, 9 December 2025 - 06:56 WIB

Perkuat Layanan Terintegrasi, Kementerian PANRB Kebut RPerpres Pemerintah Digital

Monday, 8 December 2025 - 13:19 WIB

Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta Per Hari Bakal Dipangkas

Monday, 8 December 2025 - 13:06 WIB

Dokumen Haji Hilang Akibat Banjir, DPR Minta Kemenag Lakukan Pendataan Ulang

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

PLN Icon Plus Salurkan Bantuan kepada Warga Terdampak Banjir di Bireuen

Tuesday, 9 Dec 2025 - 22:50 WIB